Keluarga Presiden Jokowi akhir-akhir ini banyak diserang dengan isu dinasti politik karena anaknya Gibran Rakabuming ikut pilwalkot Solo dan menantunya Bobby Nasution juga ikut pilwalkot Medan.
Dari kedua orang tersebut, Jokowi sudah banyak diserang kritik keras dinasti politik. Akan tetapi, ada isu menarik ketika Presiden Jokowi dinilai melarang atau tidak memberi izin iparnya ikut pilkada Gunung Kidul Yogyakarta.
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Nasdem, Ahmad Ali mengklaim Presiden Jokowi tak mengizinkan iparnya, Wahyu Purwanto diusung sebagai calon Bupati Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saya pernah mendengar memang Pak Jokowi secara eksplisit tidak mengizinkan, mungkin disampaikan bukan hanya kepada Ketua Nasdem tapi kepada partai lain," kata Ali kepada CNN Indonesia.com, 28/7/2020.
Wahyu pun dikabarkan mundur dari pencalonan bakal calon Bupati Gunung Kidul sejak Januari 2020. Kabar mundur itu dikonfirmasi Ketua DPD Partai Nasdem Gunung Kidul, Suparjo.
Menghindari Kritik Dinasti Politik?
Pertanyaan menariknya, mengapa Presiden Jokowi melarang ipar maju pilkada Gunung Kidul?. Apa untuk menghindari kritik dinasti politik?.
Itu adalah pertanyaan yang terlintas dalam benak penulis. Kalau dicermati persoalannya, sudah dua orang keluarga Presiden Jokowi ikut kontestasi politik pilkada tahun ini.
Kalau ipar ikut lagi, takutnya isu dinasti politik keluarga Presiden semakin kuat. Ini akan jadi bahan kritikan masyarakat kepada Presiden Jokowi. Tentu hal itu tidak diinginkan. Para pengamat dan politisi akan terus menyerang Presiden Jokowi karena menghalalkan dinasti politik di Indonesia tahun ini. Jadi, agar tidak terjadi hal demikian maka ipar tidak diizinkan ikut pilkada Gunung Kidul.
Itu yang penulis cermati atas larangan ipar maju pilkada tahun ini. Tetapi, perlu juga dijelaskan mengapa larangan itu terjadi. Atau jangan-jangan ipar Jokowi tersebut dinilai belum pas atau belum layak ikut pilkada?. Kita juga tidak tahu. Ini hanya hasil pemikiran dan mencermati dinamika politik yang ada.
Hak berpolitik dan ikut kontestasi politik sebenarnya adalah hak seluruh ba gsa Indonesia. Layaknya Gibran dan Bobby ikut kontestasi adalah hak politik mereka dan tidak bisa dikekang begitu saja.
Toh juga yang memilih mereka adalah rakyat itu sendiri. Begitu juga ipar Jokowi juga berhak ikut kontestasi tapi apa daya tak ada kendaraan politik yang menyorong dan mendorongnya. Ya sudahlah apa boleh buat.
Yang pasti, dengan tidak ikutnya ipar Jokowi dalam pilkada tidak akan menambah daftar dinasti politik di Indonesia. Berdasarkan ungkapan dari politisi saat perdebatan di Kompas TV, penulis mendengar tidak lebih 10 calon yang dinilai dinasti politik dari sekitar 270 daerah yang akan menggelar pilkada.
Andai ipar Presiden Jokowi ikut pilkada akan menambah daftar dinasti politik makin kuat di Indonesia. Itu akan membuat banyak kritik dan perdebatan yang terjadi.
