Di masa Pandemi Covid-19 banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK dan karyawan yang dirumahkan. Ada juga karyawan yang THR-nya dipotong, karena dampak dari Pandemi.Â
Ada juga PNS yang THR tidak dipotong, tetapi ditunda. Tetapi tidak untuk TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) yang menerima tunjangan hari raya (THR) penuh di tengah Pandemi Covid-19.
Besaran gaji TGUPP yang diatur dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2359 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan TGUPP, THR seorang ketua mencapai Rp. 51,5 juta.Â
Untuk gaji anggota grade III TGUPP mendapatkan Rp. 15,3 juta, anggota grade IIIa Rp. 13,5 juta dan lain sebagainya, dilansir dari mediaindonesia.com,Â
Berbeda dengan PNS Provinsi DKI Jakarta yang Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ditunda pencairan 25 persen karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19. Untuk gaji PNS tetap tidak berubah, tetap sama.
Dimana keadilan
Atas ketetapan dan keputusan itu, sangat layak kita mengatakan dimana keadilan Pak Anies? Keadilan dalam hal pemberian THR TGUPP yang penuh dan penundaan TKD PNS DKI.
Kalau TKD ditunda dan dialihkan ke penanganan Covid-19, maka THR TGUPP juga harusnya demikian demi sebuah keadilan.
Provinsi DKI Jakarta termasuk yang  sangat banyak terdampak Covid-19 dengan kasus terinfeksi dan yang meninggal dunia.
Masyarakat terdampak seperti menurunnya pendapatan para pedagang kecil, ojek online, para karyawan PHK dan lainnya begitu jelas. Karena itu, apa salahnya kalau THR TGUPP ditunda sebagaimana TKD PNS ditunda juga.
PNS pun punya dampak baik bagi Pemprov DKI harusnya butuh perhatian juga. Tidak ada ajang pilih kasih.
