Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan tokoh lintas agama di Istana Negara, Jakarta Pusat (2/6) memberikan pesan kepada Presiden Jokowi dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti.
Beliau mengatakan," Pertama memperbaiki komunikasi politik pemerintah, khususnya para pembantu Presiden atau anggota kabinet.
Kedua memperbaiki kerjasama dengan ormas, termasuk ormas keagamaan. Ketiga, menjaga ketenangan dengan meminimalkan kegaduhan politik.
Masukan itu memang sangat baik kepada pemerintah agar masyarakat dapat mencerna setiap penyampaian sebuah kebijakan yang mudah dimengerti dan tidak tumpang tindih satu sama lain.
Komunikasi politik pemerintah kurang baik?
Atas masukan yang bergizi itu, penulis dapat membenarkan bahwa komunikasi politik pemerintah memang kurang baik, tetapi tidak selalu salah apalagi sampai menyulut emosi publik.
Kurang baiknya komunikasi politik pemerintah adalah ketika waktu lalu bagaimana peraturan Kementerian Perhubungan tumpang tindih dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan dan Pemprov DKI Jakarta mengenai pelarangan ojek online membawa penumpang di masa PSBB.
Lalu, bagaimana Pak Mahfud MD sebagai Menkopolhukam memberikan pernyataan yang kontroversi membandingkan kematian akibat kecelakaan lebih tinggi dari kematian akibat virus Corona.
Setelah itu, bagaimana Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan mudik dan pulang kampung itu berbeda padahal di pikiran publik itu sama saja, hingga akhirnya banyak komentar miring, komentar melucu dan komentar yang tak layak konsumsi.
Ada pula penyataan Pak Jokowi mengenai berdamai dengan Covid-19 yang membuat kontroversi di publik, ada yang berkomentar membingungkan dan komentar miring lainnya yang ramai di media online dan media sosial.
Banyak lagi sebenarnya, tetapi itu hanya sebagian contoh dari komunikasi politik pemerintah yang kurang baik, bukan selalu tidak baik. Banyak juga komunikasi politik pemerintah yang baik dan gampang dimengerti.
Komunikasi politisi
Catatan juga bagi politisi lainnya, agar memperbaiki komunikasi politik mereka. Jangan hanya masukan dan saran dari Sekretaris Umum Muhammadiyah itu hanya untuk pemerintah dan Presiden Jokowi, tetapi politisi kita juga.
Sudah banyak sekali komunikasi politik para politisi yang tidak enak didengar, tak layak konsumsi dan cenderung tendensius serta menyerang pemerintah.
Contohnya, ketika ada syarat pemakzulan Presiden di tengah Pandemi. Ada lagi penerapan new normal sebagai bentuk menyerahnya pemerintah menghadapi pandemi Covid-19.
Ada lagi pernyataan pesimis dari Rocky Gerung yang mengatakan bahwa kita sulit terbebas dari Pandemi Covid-19 bila dipimpin oleh orang yang tidak kompeten dan lain sebagainya.
Itu hanya contoh kecil saja, masih banyak contoh lain yang bisa kita lihat secara jelas. Jadi, komunikasi politik bukan hanya diberikan kepada pemerintah, tetapi semua politisi, pejabat negara dan masyarakat.
Jangan membuat pernyataan tendensius, sehingga rakyat ikut berkomentar buruk dan menganggap pemerintah buruk pula.
Selanjutnya, pemerintah dan politisi alangkah baiknya kedepan menyiapkan kata, diksi, kalimat dan pernyataan yang mudah dicerna masyarakat sampai kalangan bawah.
Tidak membuat pernyataan yang kontroversi, menyerang dan cenderung menyalahkan, padahal bukan pemerintah saja yang salah, tapi kita perlu membantu pemerintah juga.
Semoga masukan dan saran mengenai komunikasi politik pemerintah yang disampaikan tersebut dapat diperbaiki semakin baik lagi ke depannya.
