Selama menjalani masa karantina saat menghadapi Pandemi Covid-19 ini, banyak sekali kritik keras terhadap kebijakan pemerintah kepada rakyat.
Termasuk saat iuran BPJS dinaikkan pemerintah, saat itu guncangan kritik dan komentar membanjiri setiap kolom komentar di media online, begitu juga banyak tulisan menyatakan ketidaksetujuannya.
Bukan itu saja, saat pemerintahan meluncurkan kartu Prakerja yang dinilai banyak masalah karena melibatkan para pebisnis dalam sebuah platform sebagai tempat pelatihan dan ketidaktepat-sasarannya kartu tersebut.
Dalam menerapkan era New Normal pun demikian, banyak kritikan dan komentar miring terutama dari politisi. Tetapi, apapun itu pemerintah harus tetap berjalan sesuai dengan kajian dan temuan serta masukan yang ada dalam menerapkan penerapan New Normal.
Pemerintah lemah karena kepentingan bussinessman?
Menurut Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Syahrul Aidi, menilai rencana pemerintah menetapkan protokol New Normal menandakan ketidakmampuan dan kegagalan negara menanggulangi Covid-19.
"Kenapa pemerintahan Jokowi ini terlalu lemah dan tergopoh-gopoh? Lemah dan mudahnya mengikuti keinginan para bussinessman yang lesu usahanya sementara pedagang kecil diabaikan dan dikorbankan dalam tagline new normal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Tempo.co,28/5/2020.
Sebenarnya kalau penulis mencermati peran pemerintah ini bahwa tidak benar demi kepentingan bussinessman, maka pemerintah menerapkan New Normal dan akibat kegagalan pemerintah, maka diterapkan New Normal.
Sebenarnya, kebutuhan rakyat juga mendesak dengan melihat tingkat korban positif Covid-19 di beberapa daerah sudah makin melandai.
Pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan lengkap atas dasar apa mengeluarkan kebijakan New Normal dan penulis sudah menuliskan beberapa syarat pemerintah menerapkan New Normal tersebut.
Sudah ada kajian dan pembicaraan juga dengan beberapa daerah, atau koordinasi mengenai New Normal ini dan beberapa daerah pun sepakat ingin perlahan membebaskan rakyat kembali pada kondisi normal baru.
