Banyak daerah di Indonesia sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Dari kondisi itu, tujuannya agar tingkat infeksi virus Covid-19 atau Corona semakin sedikit.
Masyarakat dapat menerapkan social distancing secara penuh dan tidak menimbulkan kerumunan yang makin menumpuk.
Namun, PSBB yang diterapkan ternyata masih banyak yang melanggar. Masih ada kerumunan-kerumunan yang menimbulkan PSBB tidak efektif.
Salah satunya adalah politisi PAN yang ingin maju sebagai calon Bupati Solok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Epyardi Asda mengamuk saat anggota Gugus Tugas Penanganan Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Solok membubarkan massa yang tengah ia kumpulkan di Sirikam, Kecamatan Payung Sekali, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Epyardi menggalang membagikan sembako bagi warga terdampak Covid-19. Dalam video berdurasi 3 menit 8 detik beredar luas Epyardi memarahi petugas Satpol PP.
Dilansir dari media Indonesia.com, 1/5/2020 Â Epyardi mengatakan menegakkan aturan pada tempatnya " Pasar kenapa enggak Anda urus? Kenapa Anda takut-takuti masyarakat?. Satpol PP digaji rakyat, bukan menakuti rakyat. Di pasar orang kerumunan, enggak kamu urus. Setiap pasar, ramai orang semuanya. Itu yang diberi pengarahan,".
Siapa saja, baik itu DPR, politisi, TNI, POLRI, bupati/walikota, Gubernur bahkan Presiden harus juga mematuhi setiap aturan yang telah dibuat untuk menegakkan PSBB agar berjalan baik dan efektif.
Untuk politisi PAN tersebut pun harus mematuhinya, bagaimana mungkin kerumunan bagi-bagi sembako harus dibiarkan?. Apalagi Sumatera Barat sedang menerapkan PSBB. Kalau begitu, mengapa harus membantah dan marah-marah kepada petugas yang bekerja demi penegakan PSBB?Â
Inilah bentuk dari sulitnya kita untuk mematuhi peraturan yang ada. Sama halnya, seperti di lampu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan. Sering sekali terjadi pelanggaran, dimana masih lampu merah, tetapi banyak pengendara yang jalan. Itu saya dan kita akui. Mungkin kita pernah seperti itu.
Kesulitan kita saat ini memang adalah mematuhi peraturan yang ada. Tapi, mengapa untuk kebaikan bersama kita harus marah-marah?. Apalagi itu dari seorang politisi sekaligus pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kita muliakan. Memarahi petugas dengan mengatakan sesuatu yang lain untuk melakukan pembelaan. Ini sangat "memalukan".
