Permasalahan yang terjadi soal pembagian bansos oleh Pemprov DKI Jakarta harus menjadi evaluasi. Pasalnya, ada masyarakat yang tidak mendapat bansos dan ada juga yang mampu yang mendapat.Â
Untung saja, yang mampu itu banyak membalikkan sembako itu kepada pihak terkait untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak mampu.
Permasalahan yang terjadi tersebut pun mendapat tanggapan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengaku menerima keluhan warga soal penerimaan bansos.
Dilansir dari mediaindonesia.com, 20/4/2020 "jujur sejak awal saya sampaikan data DKI jadi masalah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan data. Orang yang seharusnya tidak dapat, malah akhirnya dapat (bansos) ungkap Gembong di Jakarta.
BEKERJASAMA
Dalam menentukan data masyarakat yang berhak menerima sembako perlu adanya kerjasama antar pemprov, kelurahan, RT/RW maupun kepala desa agar data pembagian bansos tidak bermasalah.
Saya rasa pihak kelurahan atau kepala desa, RT/RW lebih tahu warganya yang pantas mendapatkan bansos.Â
Harus dilihat juga kualifikasi masyarakat yang berhak mendapatkannya. Dilihat juga situasi kehidupan seperti pekerjaan, fisik rumah dan lain sebagainya. Itu penting agar tepat sasaran.
Sekarang, banyak pekerja yang kena PHK pedagang biasa yang pendapatan berkurang, tukang becak, pemulung dan lainnya. Harusnya mereka-mereka yang berhak mendapat. Pihak kelurahan, RT/RW sudah pasti tahu siapa warganya yang sangat terdampak dan berkekurangan hidupnya.
Oleh karena itu, kerjasama saja Pak Anies dengan pihak kelurahan, RT/RW setempat, pastinya bansos akan tepat sasaran.
Pihak kelurahan, RT/RW pun harus tahu siapa-siapa saja warganya. Siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya. Sebagai pemimpin di kelurahan, RT/RW harus lebih membaur ataupun dekat dengan Warganya.
