Kabar mengenai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB belum berjalan memuaskan beberapa hari ini. Pasalnya masih terjadi penumpukan penumpang di beberapa tempat seperti stasiun kereta pada Senin pagi dimana ribuan orang mengantre, berdesak-desakan dan mengabaikan social distancing.
Dilansir dari Media Indonesia.com, 14/4/2020, lima kota dan kabupaten di Jawa Barat melakukan rapat virtual dengan pihak PT KCI dan DAOP 1 Â Jakarta (13/4).Â
Dalam pernyataan tertulis WhatsApp grup, wakil walikota Bogor Dedie A Rachim menegaskan lima kepala daerah Bodebek memberikan opsi PT KCI dan KAI sebagai Operator KRL untuk menghentikan sementara kereta api commuter line selama 14 hari sesuai masa pemberlakuan PSBB.
LAKUKAN WORK FROM HOME
Untuk dapat menghentikan sementara operasi commuter line, maka kebijakan yang diambil adalah bekerja dari rumah atau work from home (WFH) semua atau beberapa perusahaan yang ada di Jakarta dan sekitarnya.
Persoalannya, yang mengantre ribuan orang di commuter line adalah mereka-mereka pekerja. Kalau tidak bekerja, maka bisa jadi dipecat sehingga makan dan hidup pun akan terancam.
Hal itu terjadi karena masih ada beberapa perusahaan belum menerapkan work from home padahal pemerintah pusat dan daerah berharap perusahaan dapat menerapkan bekerja dari rumah.
Tidak mungkin juga dihentikan operasi commuter line dan beberapa angkutan umum di Jakarta kalau bekerja dari rumah tidak dilaksanakan. Mau naik kendaraan apa para pekerja jadinya?. Naik ojek online tidak bisa, naik commuter line pun dihentikan.
Kalo tidak ada angkutan umum tersebut maka terancam juga masa depan pekerja. Mereka bisa kesulitan perjalanan ke kantor dan alhasil surat pemecatan pun diterima.
Disini, penting sekali  lima kepala daerah Bodebek untuk menghimbau ataupun menerapkan aturan dalam dua Minggu ini para pekerja bekerja dari rumah atau Work From Home.
Sebagaimana pula Anies Baswedan pun telah menghimbau agar pekerja bekerja dari rumah selama penerapan PSBB ini. Begitu juga beliau menegaskan akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan WFH. Kebijakan Anies Baswedan itu pun diberitakan di berbagai media online.
Bagi setiap kepala daerah pun harus melakukan kebijakan yang baik dan efektif dalam proses penerapan PSBB. Bagus juga bila commuter line tidak beroperasi sementara tapi lihat juga Akibatnya bila WFH tidak diterapkan.
Kesepakatan dan kebersamaan antar pemerintah daerah dan pihak perusahaan harus sejalan atau tidak tumpang tindih agar peraturan dapat berjalan baik.
