Kita saat ini dihebohkan dengan berita kebakaran hutan yang masif di Riau dan Kalimantan. Ini bencana yang serius karena dampaknya sudah memprihatinkan. Bahkan asap hasil pembakaran hutan sudah sampai ke negara tetangga kita yaitu Singapura.
Pekatnya kabut asap membuat cemas penyelenggara Grand Prix Formula 1 di Singapura, 20-22 September 2019. Hal ini sangat membuat wajah Indonesia sedikit tercoreng.
Kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dilansir BNPB selama Januari-Agustus 2019 mencapai 328.724 hektar. Sementara BMKG dalam 10 hari mendeteksi lebih dari 25.000 titik panas di seluruh wilayah Indonesia.
Nah, ini bisa dibilang sangat memprihatinkan. Dan, Pak Jokowi juga sudah mengunjungi Riau untuk melihat kondisi terkini dari wilayah itu. Rapat terbatas, tertutup juga sudah digelar dengan berbagai stakeholder yang ada. Dengan demikian, pertanyaan muncul, apakah dalam waktu dekat ini kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi?
Bagaimana kabar juga dengan pelaku pembakar hutan, apakah sudah ditangkap? Ini belum terjawab. Hal itu akan menimbulkan opini maupun pendapat publik yang menyudutkan pemerintah. Rakyat akan menjerit, satwa akan merana dan kehidupan akan semakin kacau balau.
Saya ingin mengatakan bahwa, tidak bisa hanya memadamkan kebakaran saja, tetapi pemerintah harus bisa mencegah. Percuma dipadamkan, tetapi tak ada pencegahan. Percuma dipadamkan, kalau pelaku juga tak ditangkap.
Penegak hukum bersama pemerintah harus tegas bahkan di atas tegas. Dicari itu siapa pembakar hutan, baik itu individu maupun korporasi. Jangan dikasih ampun. Kalau diampuni, pemadaman kebakaran hutan dan lahan akan sia-sia saja.
Selanjutnya, pemerintah lakukan pencegahan sekarang juga. Kalau perlu buat alat pengontrol agar dapat melihat siapa di balik pembakaran hutan dan lahan ini. Andai korporasi ikut, maka cabut surat izinnya. Jangan dikasih ampun. Itu harus tegas pemerintah dalam proses penindakan.
Dalam hal ini Pak Jokowi selaku Presiden dapat menghimbau pihak terkait maupun pejabat daerah untuk tegas dalam penegakan hukum. Kita sudah lelah dengan semua ini. Penyakit pernafasan, pendidikan terkendala dan uang negara habis memadamkan kebakaran hutan dan lahan.Â
Sekali lagi, pemerintah dan penegak hukum wajib tegas soal Karhutla. Masyarakat menunggu peran penting pemerintah. Kalau yang sekarang sudah dapat dipadamkan, maka selanjutnya jangan ada lagi kebakaran.
Oh Pak Jokowi ayo berantas pembakar hutan. Sudah pasti pelakunya adalah manusia itu sendiri. Maka, harus tegas, jangan kasih ampun. Cegah dan cegah Karhutla.
