Semakin hangat diperbincangkan mengenai pembicaraan bagi-bagi kursi di kabinet baru Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan, ada isu pihak lawan politik seperti partai Gerindra, PAN dan Demokrat ingin mendapatkan kursi menteri.
Namun, dalam hal ini saya tidak bicara soal Gerindra, PAN dan Demokrat, tetapi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). PKB disebutkan mengajukan 10 nama calon menteri kepada Jokowi-Ma'ruf Amin, yang bagi saya tidak beralasan. Itu terlalu banyak dan belum lagi ada partai koalisi selain PKB yang menginginkan jabatan tersebut.
Saya pikir, Pak Jokowi harus tegas dalam hal ini mengambil sikap bagaimana agar ada keseimbangan di kabinetnya. Masih ada keinginan banyak pihak agar kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diisi oleh para ahli atau pakar yang disebut zaken kabinet.
Saya ingin bersuara disini bahwa zaken kabinet begitu penting sebagaimana yang diusulkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif sebelumnya. Impian kita seluruh bangsa Indonesia adalah kabinet itu tidak diisi hanya yang punya kepentingan saja yaitu menteri yang tergabung dari partai politik, tetapi harus ada yang independen dan berintegritas turut serta membangun bangsa ini yaitu para ahli, pakar maupun pengamat.
Saya meyakini, kalau pakar atau ahli, pengamat maupun para akademisi yang dinilai cerdas, inovatif dan berintegritas masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, maka akan ada sebuah terobosan baru.
Saya sering mengamati bahwa para ahli atau pakar sering memberikan gagasan yang bagus bila jadi narasumber dalam sebuah acara televisi atau seminar, jadi layak mereka diberi tempat untuk merealisasikan apa yang ada dipikiran mereka.
Saya yakin kolaborasi dari menteri berasal dari partai politik dan menteri berasal dari para ahli atau pakar akan membuat Indonesia lebih berkembang pesat dan maju. Kita akan melihat sebuah terobosan kreatif dan inovatif.
Jadi, saya mohon buat PKB dan partai lainnya pendukung petahana untuk menahan nafsunya ingin mengajukan banyak nama masuk kabinet. Tolonglah sesuaikan dengan menteri yang berasal dari para pakar atau ahli. Jangan terlalu rakus terhadap kursi menteri. Terima apapun hak prerogatif presiden nanti.
Apapun keputusan presiden, mau banyak atau sedikit menteri dari partai politik, maka itu sudah sebuah penghargaan besar buat partai politik pendukung petahana. Hargailah itu. Untuk Indonesia harusnya kita mau mengalah dan menerima segala keputusan yang ada. Semoga!!. Â Â
