Forum Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Formahan FH-UH) gelar Seminar Seputar Hukum Administrasi Negara (Supremasi) dengan tema "Mengawal Strategi Kebijakan Pemerintah di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional," bertempat di Baruga Prof Dr H Baharuddin Lopa SH, Rabu (30/11).
Hadir sebagai salah satu pemateri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr Romi Librayanto SH MH membahas mengenai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM serta potensi maladministrasi pasca kenaikan harga BBM.
Pada kesempatannya, Romi menjelaskan tentang kebijakan yang berkaitan dengan hukum untuk menjadi suatu aturan mengikat bagi warga negara dan menjadi norma yang mengikat secara umum serta harus dipatuhi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pada dasarnya tafsir kebangsaan atau secara umum diartikan bahwa negara wajib memberikan subsidi terhadap warga negara hijgga memicu banyak pertanyaan. Semua yang ada dalam aspek maladministrasi berpotensi pada setiap kebijakan baru ataupun aturan-aturan sebelumnya yang telah diatur.
Selanjutnya, ia juga menekankan mengenai berbicara maladministrasi terkait subsidi BBM, semuanya tersaji. Pertanyaannya apakah kriteria sehingga bisa dikatakan tepat sasaran?
"Di sana ada potensinya dan bagaimana potensi itu bisa dikawal? Ya ada banyak cara. Seperti halnya ketika kita punya banyak uang, lantas bertanya ngapain subsidi? Ya itu baik, tetapi tidak bijak," ungkapnya.
