[caption id="attachment_326125" align="aligncenter" width="640" caption="https://flic.kr/p/nq3X5c"][/caption]
Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Republik Maluku Selatan di pengasingan (Belanda) beberapa bulan terakhir ini ternyata menyedot anggaran Fonds Perdjuangan RMS, seperti pengiriman delegasi RMS ke Jenewa atas undangan UNPO yang menggelar side event pada tanggal 14 Maret 2014 dan pengiriman delegasi RMS ke New York untuk menghadiri “Decolonizatian Alliance Dialogues” tanggal 10 Mei 2014 lalu yang digembar-gemborkan diselenggarakan oleh salah satu komite di PBB, yakni organisasi Decolonization Alliance.
Indikator kegiatan “jalan-jalan” delegasi RMS ke berbagai negara yang telah menghabiskan dana perjuangan adalah tersebarnya dokumen permintaan sumbangan kepada para pendukung dan simpatisan RMS di sosial media untuk ikut berpartisipasi dalam membantu perjuangan mereka atas nama keadilan dan kemerdekaan untuk Maluku dengan menambah embel-embel pengorbanan nyawa Dr. Soumokil demi masa depan Maluku.
[caption id="attachment_326126" align="aligncenter" width="640" caption="dok. pribadi"]
Sungguh ironis, di saat kondisi ekonomi masih terpuruk khususnya di negeri Belanda, para pemimpin RMS seperti John Wattilete (Presiden RMS) dan Willem Sopacua (Wakil Presiden RMS) justru menghabiskan anggaran FPRMS untuk pelesiran ke berbagai negara yang tidak memiliki nilai strategis bagi perjuangan RMS, seperti halnya UNPO dengan side event-nya (telah dibahas dalam artikel sebelumnya) dan Decolonization Alliance dengan dialognya yang menurut John Wattilete sebagai organisasi yang merepresentatifkan perserikatan bangsa-bangsa, namun pada kenyataannya organisasi tersebut tidak pula ada dalam daftar komite maupun organisasi dari United Nation walau kedudukannya di New York, tempat dimana markas PBB berdiri.
Akan lebih baik jika pemerintah RMS menggalang dana untuk membantu warga Maluku di tanah air yang mengalami kesulitan finansial pasca musibah jebolnya tanggul di Way Ela atau banjir bandang di Ambon. Hal itu justru dapat menarik simpati warga Maluku di tanah air, bahwasannya ikatan orang basudara masih tercipta hingga kini. Bukannya menghambur-hamburkan uang hasil sumbangan untuk sesuatu yang tidak mempunyai value bagi orang Maluku hanya karena ingin menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintahannya dengan mengatakan “Kami telah mengirimkan delegasi ke PBB!” yang kemudian justru menimbulkan pertanyaan “PBB yang mana?”.
