Namun, dari kasus penangkapan menteri Edhy Prabowo, tampaknya dugaan ini bisa sedikit ditepis. Pada kenyataannya, KPK masih leluasa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus korupsi sekelas menteri.
Data dari Transparency International Corruption Perception Index tahun 2019 menunjukkan bahwa Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia berada pada skor 40. Dengan skor ini, Indonesia menempati peringkat ke-90 dari 180 negara di bawah China dan India dengan skor 41.
Dari data 180 negara, diperoleh skor rata-rata 45. Lebih dari 100 negara memiliki skor di bawah rata-rata skor 45, termasuk Indonesia. Makin rendah skor CPI suatu negara, maka tingkat korupsi yang terjadi makin tinggi.
Bandingkan dengan Singapura, negara tetangga yang memiliki skor CPI 85. Singapura menduduki peringkat 4, di bawah Denmark, New Zealand dan Finland, yang dianggap negara-negara paling bersih dari tindakan korupsi.
Angka ini sebenarnya tidak berubah signifikan dalam 10 tahun terakhir, hampir tidak berbanding lurus dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka menekan angka korupsi.
Jika mengacu pada data dari Transparency International Corruption Perception Index 5 tahun lalu yaitu pada tahun 2014, skor CPI Indonesia hanya naik beberapa poin dari skor 34. Pada tahun 2014, Indonesia menempati peringkat 107 dari 174 negara.
Artinya, hanya ada sedikit perbaikan dari kondisi 5 tahun yang lalu. Dalam hal ini, hasil survei yang dilakukan transparency.org memberikan sedikit indikasi baik terhadap iklim anti korupsi. Namun, korupsi masih tetap menjadi masalah bangsa.
Tentu saja, harapan kita bersama bahwa Indonesia jauh makin baik dalam menekan tindakan korupsi yang terjadi. Berbagai tindakan baik penanganan oleh KPK maupun pencegahan harus terus diupayakan untuk menuju Indonesia Maju yang bersih dari tindakan korupsi.
Sebenarnya, apa yang menyebabkan penanganan korupsi di Indonesia terkesan tidak mengalami kemajuan? Izinkan saya memberikan analisa dari sudut pandang sebagai pendidik terkait lemahnya tindakan pencegahan terhadap korupsi sejak dini.
Pertama, kita gagal menciptakan lingkungan anti korupsi bagi generasi muda. Keluarga sebenarnya memberi peran strategis dalam menciptakan nilai-nilai anti-korupsi kepada anak seperti rasa tanggung jawab. Di dalamnya terkandung nilai-nilai kewajiban, amanah, berani menghadapi, tidak mengelak, ada konsekuensi, berbuat yang terbaik.
Namun faktanya, jarang sekali orang tua yang melatih anaknya untuk memiliki nilai tanggung jawab. Setiap hari, orang tua yang memasukkan buku-buku ke dalam tas, anak-anak tidak dibiasakan untuk bangun pagi sendiri dan merapikan tempat tidur, makan disuapin.
