Menanggapi kejadian-kejadian ini, setidaknya ada dua PR besar pemerintah terkait penyelenggaraan bantuan sosial kepada masyarakat. Kedua hal ini terkait Kemampuan dan Integritas Pemerintah sebagai pelaksana program.
Pertama, sangat disayangkan jika program mulia yang digagas oleh pemerintah pusat tidak didukung oleh kecakapan aparat pemerintah di level-level bawah. Seharusnya, tidak boleh terjadi kesalahan sedikitpun dalam eksekusiprogram di lapangan.
Sebagai abdi masyarakat, aparat pemerintah khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah tidak boleh pilih kasih dalam menetapkan calon penerima bantuan. Setiap masyarakat punya hak yang sama untuk mendapatkan bantuan sesuai yang diperlukan.
Aparat pemerintah di semua level harus punya database yang update, valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Database ini harus tertulis jelas dan lengkap, serta terbuka untuk dilihat langsung oleh masyarakat. Aparat pemerintah harus cakap dan kompeten dalam hal pengelolaan data ini. Kapan waktu data ini diperlukan, pemerintah tak kocar kacir bergelut di soal data.
Di level yang lebih tinggi, pemerintah sebagai penggagas program, harus mampu mengejawantahkan program dengan baik. Kemampuan untuk menganalisa dan merancang program sangat perlu dimiliki.Â
Tugas pemerintah dalam hal ini adalah saling asah dan adu pandangan agar dihasilkan program yang matang, tidak asal jadi. Biarlah terjadi keributan di internal pemerintah, daripada keluar program setengah matang yang menimbulkan huru hara di tengah masyarakat.
Kedua, kemampuan pemerintah yang mumpuni dalam merancang program, harus dibarengi dengan Integritas pemerintah di semua level, mulai dari pemerintah tertinggi hingga pemerintah di level terbawah. Integritas pemerintah menjadi cermin wibawa dan kepercayaan tehadap pemerintah di mata masyarakat.
Praktik korupsi harus segera disudahi. Bantuan Sosial seharusnya tidak dijadikan kesempatan untuk meraup untung. Bantuan sosial bukanlah lahan basah yang dapat dimanfaatkan untuk mengisi kantong.Â
Pemerintah adalah abdi masyarakat, sebagai abdi sudah seharusnya melayani dengan sepenuh hati, tanpa berharap imbalan sepeser pun.
Pemerintah harus berintegritas dalam melaksanakan tugasnya. Sikap jujur dan transparan harus menjadi citra yang melekat. Sekali citra itu ternoda, maka akan membekas amat kuat di pikiran masyarakat dan akan sangat sulit untuk dilepas.
Di level pemimpin, ketegasan seorang pemimpin sangat diperlukan terhadap bawahan yang main serong. Seoarang pemimpin perlu menjamin, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah seperti yang dijanjikan. Dan setiap yang disampaikan kepada masyarakat adalah hal-hal yang benar-benar dilakukan, tidak ada yang ditutup-tutupi.
