Jonny Hutahaean
Jonny Hutahaean wiraswasta

Sarjana Strata 1, hobby membaca

Selanjutnya

Tutup

Politik

Palestina-Israel, Sengketa Tanah

13 Januari 2018   11:01 Diperbarui: 13 Januari 2018   11:36 522 0 0

Wilayah Indonesia sewaktu proklamasi kemerdekaan disebutkan adalah wilayah jajahan Hindia Belanda. Maka karena Timor Timur, Papua Timur (New Guinea), dan Kalimantan Utara bukan jajahan Hindia Belanda, maka saat proklamasi kemerdekaan kedua wilayah itu tidak menjadi  wilayah Repuklik Indonesia. Itu hanya satu cara menetapkan wilayah negara yang hendak memproklamasikan kemerdekaannya. Cara seperti ini banyak dipakai oleh daerah bekas jajahan.

Cara lain adalah dengan mundur ke sejarah masa lalu atau bahkan ke sejarah yang sangat lampau. Cara memundurkan sejarah mengandung potensi konflik yang sangat besar. Misalnya, jika kita mundur ke sejarah Majapahit, maka wilayah Indonesia mencakup Tumasek (sekarang namanya Singapura) sampai ke Dompu (Kamboja). Dari sisi sejarah, hal itu tidak salah, tetapi menjadi tidak baik karena pasti memicu perang terbuka. Lagi pula, mundur jauh ke sejarah masa lampau dapat mengorek luka lama, membangkitkan dendam keturunan, jelas itu tidak baik di masa kini.

Bayangkanlah jika bangsa Mongol mundur ke sejarah kebesaran Khubilai Khan, yang daerah taklukannya menjangkau sampai ke Eropa, malapetakalah hasilnya. Paling seru jika bangsa Romawi mundur ke sejarah jaman kebesaran Romawi, maka separuh bola dunia menjadi wilayah mereka, banyak negara masa kini yang akan hilang dari globe.

Beberapa negara dibentuk karena keseragaman ras, suku atau bahasa. Contohnya Jepang, yang semuanya suku Ainu dan bahasa yang seragam. Contoh lainnya Jerman yang keturunan suku Nordik, termasuk Israel. Kita, Indonesia tidak mungkin menganut cara seperti ini, sebab kita itu beragam suku dan bahasa, sangat heterogen. Jadi jika ada pihak yang mencoba mengusik NKRI dengan memanfaatkan suku dan bahasa, mereka punya alasan melakukannya, tetapi kita juga punya alasan untuk mempertahankannya. OPM yang mencoba memisahkan diri dari NKRI, salah satu alasannya ya itu.

Beragam cara menetapkan wilayah Negara itulah yang dapat menimbulkan gesekan. Klaim terhadap satu wilayah berdasarkan sejarah bisa beririsan dengan klaim berdasarkan garis keturunan ras atau suku. Itulah sebabnya mengapa diperlukan tata pergaulan internasional, agar jika ada konflik, manusia memiliki acuan yang sama untuk menyelesaikannya.

Klaim berdasarkan sejarah itu sulit sekali, sebab sulit untuk sepakat sejauh mana mundur dalam sejarah. Jika keblablasan mundurnya, kita akan tiba ke suatu masa di mana tidak ada negara selain suku-suku nomaden yang selalu bergeser dan berpindah tergantung musim. Jika itu yang jadi acuan, maka adu kuat senjata masa kini menjadi jalan penyelesaian, malapetaka. Kita semua sadar, senjata masa kini daya rusaknya takterkatakan, bukan lagi senjata pembunuh, tetapi senjata pemusnah namanya, yang musnahpun massal.

Itulah sebabnya, mengapa sangat sulit memutuskan dan menerima siapa yang berhak atas kota Jerusalem. Satu pihak membuat klaim dengan mundur ke sejarah yang sangat lampau, pihak lainnya membuat klaim berdasarkan keberadaan rumah ibadah, pihak lainnya berdasarkan keterhunian pada masa sebelum Perang Dunia ke-2. Tetapi jelas, dan hal itu mudah dipahami, bahwa Jerusalem masa kini kaitannya adalah ke konflik wilayah, perebutan tanah. Sungguh tidak masuk akal mengatakan itu sebagai konflik agama.

Jika anda mencoba menelisik mengapa Jerusalem menjadi kota rebutan, di luar konteks agama, hal itu karena ternyata Jerusalem di masa lalu adalah sumber air utama. Di sekeliling padang gersang, tentu air pasti menjadi rebutan utama.

Jadi kita, yang berada jauh dari wilayah sengketa Jerusalem, hendaklah berpikir rasional. Siapapun yang hendak anda dukung, hendaklah jangan menggunakan alasan agama, sebab begitu jelas konflik itu bukan karena agama. Saya mendukung Palestina berdasarkan tata pergaulan internasional. Jerusalem itu telah ditetapkan menjadi wilayah Internasional di bawah naungan PBB, itu alasan yang kuat dan sudah cukup.

Dan salut buat Palestina, meski resolusi yang mereka ajukan diveto oleh AS, tetapi Majelis Umum menerima resolusi itu dengan suara hampir bulat. Itu suatu keuntungan politis yang sangat besar. Tengok, mereka berjuang di ranah yang tepat, dengan tidak membawa-bawa isu agama.

Jadi ... tetaplah waras.