Tugas BEM SI Setelah Mengawal Perpu KPK, Membuat Daftar Hitam Tokoh dan Aktivis di Kota Masing-masing

Sepekan terakhir ada beberapa rangkaian berita yang menarik perhatian publik menyangkut DPR dan mahasiswa. Walaupun berita tersebut tampak tidak terkait, tetapi sesungguhnya ada benang merah yang sangat terang di antara berita tersebut. Berita-berita itu menjadi viral, menghebohkan, dan tak memberikan solusi kepada bangsa ini tentang yang mereka peroalkan.

Berita terakhir dalam rangkaian itu adalah tentang Artaria Dahlan, anggota DPR Komisi 3. Dia bicara dengan nada tinggi, tak memberikan kesempatan lawan bicara menanggapi, melebihi ributnya diskusi liar di kedai kopi. Ini terjadi di talkshow yang dipandu Najwa Shihab.

Najwa sudah memperingatkan agar dia berlaku wajar, jangan memotong pembicaraan orang, mendengarkan argumentasi pihak lain, pada waktu itu adalah tokoh bangsa Emil Salim, yang sudah berumur hampir 90 tahun. Arteria seperi merasa benar sendirian, dan orang lain salah melulu. Artaria menunjuk-nunjuk tokoh yang dihormati oleh sebagian besar warga negara itu.

Kita tidak mempersoalkan apa yang mereka debatkan. Namun, apa yang disampaikan arteria tentang KPK dibantah semua juru bicara KPK, Febri Diansyah (Tempo.co, 10 oktober 2019).

Pada pekan yang sama  dengan heboh berita tentang kelakukan Arteria di dalam layar televisi yang ditonton oleh publik ini, ada berita tentang BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Kumpulan BEM SI (Seluruh Indonesia) mengancam akan menggelar demontrasi besar-besaran  pada hari pelantikan presiden tanggal 20 oktober nanti jika sampai tanggal 14 Oktober ini Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan statemen yang memuaskan bagi BEM tentang Perpu KPK.

Jika sampai terjadi BEM demonstrasi pada hari pelatikan presiden, masyarakat akan menafsirkan mahasiswa bukan menggelar demontrasi soal RUU KPK atau menuntut presiden menerbitkan Perpu KPK.  Tapi demonstrasi akan ditafsirkan sebagai gangguan atas upacara pelatikan presiden.

Jadi, wajar saja jika banyak anggota masyarakat bertanya: sebenarnya BEM akan memperjuangkan presiden menerbitkan Perpu KPK atau ingin membuat kekacauan? Bisa saja banyak anggota masyarakat batal keluar rumah pada hari minggu itu, hari yang biasanya digunakan oleh sebagian warga kota untuk bersantai dan berolahraga di arena CFD.

Kita tahu, jika mahasiswa demonstrasi, sebenarnya lebih banyak tertibnya ketimbang rusuh. Namun, seperti demonstrasi yang lalu-lalu ada saja kelompok perusuh yang mengikuti mahasiswa di belakang, dan membuat rusuh. Sehingga terjadi bentrokan, dan akhirnya jatuh korban. Jika ada korban jiwa, kita semua sedih. Keluarga, mahasiswa, polisi, dan masyarakat umumnya akan menyesalkan terjadi korban jiwa. Hanya orang sakit jiwa saja yang gembira jika jatuh korban jiwa pada saat demonstrasi.

Mengapa ada anggota DPR seperti Arteria? Dan mengapa DPR RI mengajukan  RUU KPK (akhirnya disetujui oleh pemerintah) yang tidak disukai oleh mahasiswa, atau setidaknya tidak disukai oleh BEM?

Jawaban sederhananya adalah Arteria dan semua anggota DPR adalah hasil pilihan rakyat sendiri melalui pemilu yang sah. Pemilu yang diklaim, dan diterima oleh semua pihak, sebagai pemilu yang demokratis.

Presiden Joko Widodo pun adalah hasil sah dari pemilu yang digelar oleh bangsa ini dengan susah payah, melalui proses yang panjang, dan diikuti oleh sebagian besar rakyat.

Berbeda dengan pemilihan anggota DPR RI (juga DPRD, dan DPD), pemilihan presiden mendapat pengawasan yang ketat dari rakyat. Setelah melalui proses yang panjang tadi, termasuk proses adminitrasi, KPU mengesahkan dua warga negara terbaik untuk jadi calon presiden, kampanye yang keras dan penuh fitnah, dan akhirnya Joko Widodo akan dilantik pada 20 Oktober nanti.

Sedangkan pemilihan anggota DPR RI, DPRD, dan DPD tidak mendapat perlakuan yang sama dari warga. Bahkan ketika berada di dalam bilik suara, banyak warga sebenarnya yang tidak tahu siapa yang terbaik untuk dipilih (secara subyektif). 

Mereka tidak mempunyai gambaran yang baik, atau saran yang benar untuk memilih. Jadinya, mereka memilih gambar partai saja atau memilih sesuai dengan saran kawan atau tetangga yang baru ketemu di tempat pemilihan.  Begitu yang terjadi pada Pemilu kemarin, serupa dengan kejadian Pemilu lima tahun yang lalu kendati tidak digelar serentak.

Nah, anggota DPR yang dipilih asal-asalan itulah yang kita lihat di layar kaca ketika mereka berdebat ala tukar bacot di warung kopi.

Begitu pula hasil kerja mereka: RUU KPK yang tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa. Kalau dipikir lebih panjang lagi, mana mungkin mereka akan menghasilkan RUU sesuai dengan yang diinginkan mahasiswa? Pekerjaan mereka saja di bawah target, jika sidang sering hilang. Sidang paripurna lebih banyak anggota yang berada di luar gedung berkelana. Jika berada di ruang sidang yang adem, ada yang tertidur merem.

Lalu mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran bulan lalu. Terus, ada pula yang ikut demontrasi di belakang yang bukan mahasiswa, yang menurut informasi di media sosial bahkan mereka tidak tahu apa yang mereka tuntut. Mereka ramai-ramai saja datang ke DPR lalu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang mereka sebut "bos, korlap, atau pimpinan". 

Jadi, yang ingin saya katakan: kelakuan dan kualitas anggota DPR adalah konsekuensi logis dari pilihan kita juga: bahwa kita memilih anggota DPR asal-asalan. Asal coblos saja.

Lima tahun lagi, jika tak ada sikap proaktif ingin mengubah keadaan , situasi yang akan terjadi mirip-mirip jugalah dengan kondisi sekarang. Sehingga perjalan waktu yang kita lalui ke depan agak suram.

Jadi,  apa yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa, dalam hal ini BEM?

Menurut saya,  setelah urusan RUU KPK atau Perpu KPK selesai, bagaimana pun penyelesaiannya, mahasiswa kembali ke kampus.  Setelah itu, sampai lima tahun ke dapan, mahasisa aktif mengamati tokoh atau para aktivis di kota masing-masing.

Hasil pengamatan yang panjang itu (lima tahun) masukkan dalam sebuha daftar. Isinya adalah nama para tokoh  dan aktivisi di kota masing-masing jika mereka melakukan sesuatu yang negatif atau mengeluarkan pernyataan bodoh.

Perbuatan negatif termasuk semua perilaku yang melanggar hukum. Masukkan juga nama mereka dalam daftar jika tokoh atau aktivis tersebut gemar melanggar rambu lalu lintas. Di negeri ini, kita membutuhkan orang yang benar-benar taat hukum, termasuk taat pada UU Lalu lintas

Pernyataan bodoh misalnya, mereka mengeluarkan pendapat yang mengandung rasialisme, adu domba, fitnah, melecehkan orang lain, mendukung organisasi terlarang, dan sejenisnya.

Tentus aja agar mudah orang paham, beri judul daftar itu dengan huruf besar: NAMA TOKOH DAN AKTIVIS YANG TIDAK LAYAK ANDA PILIH PADA PEMILU NANTI.

Daftar ini harus dibuat oleh BEM agar terjadi perdebatan kritis sebelum nama seseorang masuk daftar hitam ini.

Jika daftar ini dibuat dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan rakyat mempunyai petunjuk untuk memiliki wakil rakyat dalam Pemilu yang akan datang.

Dampak positif yang akan kita temui nanti adalah semoga saja tidak ada anggota DPR yang berdebat dengan kualitas kusir delman yang membawa speaker. Selain itu, semoga RUU yang mereka hasilkan sesuai dengan  harapan mahasiswa, harapan BEM, dan harapan rakyat pada umumnya.

Sekali lagi, yang membuat daftar ini harus BEM. Mengapa BEM? Selain dua manfaat di atas, diharapkan mahasiswa akan memikirkan bangsa ini setiap saat, mahasiswa menjadi lebih sensitif terhadap perilaku tokoh dan aktivis di kotanya agar mereka meningkatkan kualitas diri jika ingin menjadi anggota DPR.

Lagi pula, kalau bukan BEM yang membuat daftar semacam ini siapa lagi?