Tidak Ada Kebenaran Absolut: Dasar dan Tujuan Demo Mulia, Tugas Polisi Juga Mulia

Sekedar mengintip dari sisi ilmu kebenaran pada situasi demo para pelaku pariwisata atas kebijakan Pemprov NTT di destinasi pariwisata super premium di Labuan Bajo. Tentang kenaikan tiket Rp.3,75 juta dan pembatasan kunjungan ke TNK (Taman Nasional Komodo). 

"Tidak ada kebenaran absolut di masyarakat dalam dunia" kata ilmuwan /filsuf.

Diurai dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh Nurul Furqon dalam blog pribadinya, Kompasiana.com tahun 2020. Ia mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Ia menulis, "Tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini. Kita di dunia selalu debatkan kebenaran, semua pihak perebutkan kebenaran, rebutkan siapa yang benar, menjustifikasi diri benar dan orang lain salah, padahal belum tentu yang kita pegang adalah benar dan yang orang lain pegang adalah salah. Kebenaran absolut itu hanya Tuhan". 

Perjumpaan untuk bisa ada bersama adalah kesepakatan diam-diam atau explisit atas nilai universal yang sama-sama dijunjung, atau karena penerimaan hal-hal sesuai porsi hak masing-masing individu atau kelompok. Dalam teori keadilan, itu disebut "keadilan distributif". Tidak harus sama rata porsinya, tapi terdistribusi sesuai peran masing-masing.

Oleh karena itu, maka tiap terjadi konflik misalnya, para pihak yang terlibat itu memiliki kebenaran masing-masing. Tidak absolut. Dan masing-masing juga punya kesalahan atas penglihatan sesama. Tidak absolut juga. Tidak ada kebenaran hanya pada salah satu pihak. Tidak ada kebenaran absolut, samahalnya juga  tidak ada kesalahan absolut. 

Di medsos, orang beropini tentang suatu hal. Seperti saya kemarin. Dalam narasi disebutkan bahwa tujuan demo itu mulia, sama mulianya dengan alasannya. Itu sebuah kebenaran menurut sekelompok orang, para pelaku pariwisata Labuan Bajo. Merela lakukan action taktis, yaitu demo di ruang publik. Maka pada pihak petugas polisi harus ada juga kebenaran itu ketika melakukan tugas teknis di ruang publik tadi. Dalam pemberitaan, kebenaran di pihak polisi, yang wslau tidak absolut itu, hal tersebut tidak diberitakan. Itu menurut bacaan saya. 

Dalam aktivitas demo, ada pendampingan polisi untuk kambtipmas. Mereka tidak berada pada "debat alasan dan tujuan demo', karena hal itu point tersendiri, tapi pada tugas teknis saja. Tugas teknis itu juga sebagai kebenaran. Jika terjadi benturan, maka harus dilihat dari dua sisi, dua sisi kebenaran dan mungkin juga masing-masing kesalahan. Tidak mutlak dari satu sisi saja. 

Dasar dari pemikiran ini adalah ilmu, yaitu " tidak ada kebenaran absolut di dunia ini. Kebenaran absolut itu hanya pada Tuhan". 

Oleh karena itu, jika kebenaran satu pihak dibantah sesama, jalan terbaik adalah 'bawa ke hakim' yang akan memutuskan mana yang benar. Dalam ruang Pengadilan, hakim itu memutuskan "Keadilan berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha  Esa". Hakim itu Tuhan? Bukan. Ia manusia juga. Tapi oleh dunia ia diposisikan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan Ketuhanan. Apakah setelah diputuskan, debat sudah selesai? Seharusnya begitu. Tapi tetap ada ruang di masyarakat, bahwa keputusan manusia hakim itu masih juga diperdebatkan. 

Yah, itulah dunia. Tapi kita berdoa bersama, agar "O.. gloria  in excelcis deo, venite ad terra, ut pax hominibus "  (Oo... kemuliaan Tuhan dari Surga, datanglah ke dunia, supaya ada damai di dunia bagi semua manusia).