Pada waktu sekarang ini, dunia semakin nyata dihadapkan pada permasalahan krisis lingkungan dan semakin viral akhir- akhir ini dengan berbagai masalah baik dimulai dari pembuangan sampah plastik di lautan, pengalihan tanah menjadi berbagai keperluan, hingga kasus polusi yang mencakup berbagai bidang baik itu suara hingga udara.
Hingga saat ini, media telah banyak menyorot masalah tersebut, namun ada satu hal yang sering terlupa bahwa semua krisis tersebut tidak terlepas dari korupsi dan suap di baliknya. Dari fenomena ini, seringkali mereka yang menjadi abdi lingkungan yang menjadi korbannya dan luput dari pemberitaan.
Menurut penelitian Natalie Butt, Frances Lambrick, dan Marry Menton dalam jurnalnya berjudul The supply chain of violence, dari berbagai kasus sengketa lahan yang terjadi di 50 negara dari tahun 2002 hingga 2017, terungkap 1558 orang meninggal dalam usaha untuk memperjuangkan tanah dan lingkungannya. Dari jumlah tersebut, setara dengan 2 kali lipat jumlah Tentara Inggris ataupun Australia yang tewas di medan perang pada periode yang sama atau setara dengan setengah jumlah pasukan Amerika Serikat yang meninggal dalam tugas di Irak dan Afghanistan
Kekerasan yang dialami dapat berupa kekerasan secara langsung (meliputi aspek fisik dan psikologis), aspek struktural, maupun kultural. Pada aspek fisik, kekerasan dapat terjadi di penjara, penghilangan nyawa, serta perlakuan yang berbahaya pada kesehatan. Secara struktural, kekerasan dapat masuk dari aspek keagamaan maupun etnis. Secara kultural dapat melalui tindakan yang tidak adil serta tindakan represif pada penjaga lingkungan
Konflik banyak terjadi pada saat proses pengerukan sumber daya seperti misalnya kegiatan tambang yang melakukan pengusiran penduduk setempat dan pengabaian hak-hak adat. Konflik diperparah dengan proses pengolahan sumber daya yang tidak memperhatikan hak penduduk setempat atas hasil yang telah diolah (contohnya proses pembalakan liar), atau pemberian hak-hak sipil terhadap sekelompok orang yang dijamin oleh pemerintah yang korup (contoh penguasaan air oleh sekelompok masyarakat), negosiasi politik yang mengingkari hukum (contoh pemberian izin tambang di wilayah dilindungi seperti hutan)
Dalam beberapa kasus, seringkali tindakan kekerasan pada pengabdi lingkungan didukung oleh beberapa faktor seperti : insentif (dalam bentuk uang atau kekuasaan) dari pemerintah ataupun pelaku usaha eksploitasi, membatasi ekonomi dan kebudayaan warga setempat yang bergantung pada sumber daya alam, minimnya penegakan hukum
Dari sektor logging (pembalakan liar), jumlah kematian terbesar dialami oleh warga Brazil. Dari sektor Mining and Extraction (Penggalian tambang), jumlah kematian terbesar dialami oleh warga Filipina, Kolombia, dan India.
Dari sektor Water and DAM (pembukaan bendungan), jumlah kematian terbesar dialami oleh warga Guatemala dan Honduras. Dari sektor poaching (perburuan liar), jumlah kematian terbesar dialami oleh warga Vietnam dan Republik Kongo
Minimnya penegakan hukum merupakan kunci utama suburnya kasus kekerasan terhadap pengabdi lingkungan. Tingginya impunitas (pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman atau kerugian kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia) terhadap pelaku dalam kasus kekerasan ataupun pembunuhan pengabdi lingkungan diungkap oleh laporan Globall Witness berjudul Deadly Environment: The Dramatic Rise in Killings of Environmental and Land Defenders. Laporan tersebut mengungkapkan hanya 10% pelaku kekerasan ataupun pembunuhan pengabdi lingkungan yang akhirnya dijatuhi vonis.
Menurut laporan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) yang berjudul Climate Change and Land, eksploitasi lahan yang berlebihan menimbulkan dampak semakin langkanya bahan pangan sehingga harganya pun melonjak.
Adapun, dampak lainnya, bahan pangan yang dihasilkan semakin tidak bernutrisi. Dalam dokumen dijelaskan sebagai contoh tingginya kandungan karbon diudara dapat menurunkan kandungan protein 6 hingga 13%, seng (Zn) 4 hingga 7%, besi (Fe) 5 hingga 8% pada komoditas gandum
Meskipun, Indonesia tidak memegang predikat sebagai negara dengan jumlah kematian terbesar pengabdi lingkungan di 5 kegiatan sektor sumber daya alam utama. Namun, kemungkinan ancaman itu masih ada. Dugaan ini tidak terlepas dari peringkat Indonesia dalam Corruption Perceptions Index 2018 yang menempati peringkat 89 dari 180 negara
Berbicara mengenai kisah pejuang lingkungan di Indonesia, kita kembali diingatkan dengan sosok Salim Kancil, seorang petani yang dibunuh secara keji karena menolak tambang pasir Lumajang.
Ia menolak tambang tersebut dikarenakan tanah garapannya dirusak oleh tambang. Sebelum kematiannya, Salim sempat disiksa dan mayatnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Salim Kancil hanya satu dari sekian banyak abdi lingkungan yang menjalankan tugasnya hingga akhir hayat.
Lantas, apa yang harus dilakukan agar tidak ada "Salim Kancil" lainnya?
Menurut Global Witness dalam artikel What Business & Governments can do for Defenders ?, solusi dapat datang dari kedua belah pihak baik dari birokrasi yang bersangkutan sebagai pengambil kebijakan dan pihak pelaku usaha. Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk melindungi warganya yang mempertahankan tanahnya.
Sedangkan dari pihak perusahaan baik itu berskala kecil maupun besar dapat bekerjasama dengan pemerintah mendengarkan aspirasi, menganjurkan perlindungan bagi warga setempat serta menjamin keselamatan warga setempat.
Langkah langkah yang akan dilakukan dapat diurutkan menjadi 3 tahap yaitu 1) menyelesaikan akar permasalahan dengan memberikan jaminan pada warga setempat untuk memilih secara bebas dan menginformasikan bagaimana lahan mereka akan digunakan kelak, 2) Mendukung dan melindungi aksi para pengabdi lingkungan dengan mengenali aspirasi mereka dan menjamin keamanan mereka, 3) Menjamin akuntabilitas dengan melaporkan penyerang pengabdi lingkungan ke pengadilan
