Baru-baru ini, publik Indonesia bahkan dunia dikejutkan kembali dengan peristiwa kelaparan dan terjangkitnya penyakit Cacar di Kabupaten Asmat, Papua. Peristiwa kelaparan di Papua sejatinya bukanlah hal yang baru apalagi berdasarkan data dari FAO (Food and Agriculture Organization) mencatat jumlah penduduk kelaparan di Indonesia mencapai 19,4 juta jiwa di tahun 2015.
Pada hasil studi Diet Total yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan tahun 2014, menempatkan Papua pada 3 besar provinsi yang mengalami kekurangan kalori dan protein selain Nusa Tenggara Timur dan Lampung.
Dari peristiwa kelaparan yang terjadi Kabupaten Asmat, diperoleh beberapa fakta antara lain minimnya tenaga dokter di Kabupaten Asmat dan akses yang jauh dari pusat kesehatan seperti puskesmas terdekat. Untuk mengakses lokasi kejadian, para relawan harus melalui daerah rawa sehingga bantuan hanya bisa disalurkan lewat udara ataupun kapal speedboat. Selain akses yang sulit, kehidupan masyarakat Asmat yang berpindah-pindah (nomaden) mengakibatkan hanya 17,3 % warga yang memperoleh imunisasi.
Di tahun 2007, kasus kelaparan merenggut 16 nyawa di Kabupaten Paniai. Dalam kasus tersebut, Wakil Ketua DPRD Papua, Paskalis Kossy menyalahkan pemerintah daerah setempat dikarenakan para bupati sering bepergian keluar daerah dan jarang mendekatkan diri pada rakyatnya. Paskalis Kossy juga menambahkan dalam peraturannya, apabila para bupati hendak bepergian keluar daerah wajib melaporkan pada gubernur. Namun, banyak bupati setempat yang sering bepergian tanpa melapor gubernur.
Adapun penyebab utama dari kasus kelaparan yang diderita warga Paniai, Papua adalah perang suku yang berkepanjangan. Perang antarsuku seakan menjadi budaya yang masih dipegang masyarakat Papua hingga saat ini dan biasanya persoalan yang memicu terkait dengan hak adat antarsuku. Aturan adat yang dipegang pun memiliki isi yang cukup beragam, salah satunya hak adat penyebab pertikaian antarsuku di Kawasan Freeport.
Dalam aturan adat tersebut, disebutkan bahwa nyawa 1 korban perang dari salah satu suku yang bertikai harus diganti oleh nyawa 1 anggota suku lawannya. Adapun pilihan lainnya, tiap 1 nyawa harus diganti sebesar 1 milyar rupiah. Bagi suku adat di Papua, membayar 1 milyar untuk korban perang adat merupakan konsekuensi yang mustahil sehingga dilakukan penambangan mineral ilegal untuk menebusnya. Seringkali, kegiatan penambangan ilegal yang sama-sama dilakukan oleh kedua suku bertikai dapat memicu gesekan dan bukan tidak mungkin dapat menimbulkan perang adat kembali.
Menginjak tahun 2009, Provinsi Papua juga kembali dilanda kelaparan hebat tepatnya di Kabupaten Yahukimo. Bencana kelaparan ini memakan korban hingga 222 nyawa. Di Kabupaten Yahukimo sebanyak 7 distrik yang terjangkit kelaparan yaitu Distrik Langda, Bomela, Seradala, Suntamon, Walma, Pronggoli, dan Heryakpini. Menurut Koordinator Yakpesmi (Yayasan Kristen Pelayanan Sosial Masyarakat Indonesia), Izak Kipka yang dilansir dari liputan6.com menyebutkan penyebab utama bencana kelaparan dikarenakan tingginya curah hujan yang turun sehingga sejumlah jenis tanaman yang dijadikan makanan pokok masyarakat mengalami gagal panen.
Akibat gagal panen, banyak korban tewas yang berasal dari anak-anak akibat kurangnya asupan gizi sehingga mengakibatkan berkembangnya berbagai penyakit di masyarakat antara lain diare, malaria, sesak nafas dan paru-paru basah. Ironisnya, faktor buruknya cuaca juga menyebabkan beberapa penerbangan yang biasanya memuat bahan makanan dan obat-obatan batal diberangkatkan. Akibatnya banyak warga sakit yang tak sempat mendapat perawatan medis hingga tewas.
Bisa dikatakan kejadian kelaparan di Kabupaten Yahukimo menjadi tragedi yang mengejutkan banyak pihak dikarenakan dalam seminggu sekali, beberapa media lokal memberitakan gencarnya proses pembangunan di kabupaten tersebut.
Bupati Yahukimo saat itu, Ones Pahabol sering diberitakan turun ke kampung-kampung untuk melihat dari dekat kemajuan pembangunan Walaupun di sisi lain, media lokal sebelumnya telah mengadakan kontrak kerja sama dengan Pemkab Yahukimo. Lebih ironisnya, sebanyak 45% anggaran Provinsi Papua difokuskan untuk pembangunan rakyat khususnya yang tinggal di perkampungan.
