Teruntuk teman-temanku seperjuangan jurusan Ekonomi Pembangunan...
Aku adalah salah satu alumni mahasiswa Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo angkatan 2010. Dulu memang cita-cita kuliah di kampus negeri, namun karena gagal UMPTN UGM, makanya terdampar di UNS.
Di SMA, kebodohanku membawa masuk jurusan IPS. Dari sana doktrin kuliah yang menampung jurusan IPS ya cuma ekonomi. Aku memilih tiga jurusan semasa SNMPTN dan menjadikan Ekonomi Pembangunan di pilihan pertama, diikuti Akuntansi dan Manajemen. Alhasil, aku lolos mulus masuk UNS jurusan Ekonomi Pembangunan.
Kebahagiaan terpancar sebab berpikir pelajaran (mata kuliah) sama dengan materi semasa sekolah. Pas pulang ke rumah dibuat gelisah dengan pertanyaan ibu, "Ekonomi Pembangunan? Kuli?". Sejak saat itu aku malu menyebut kata pembangunan ketika ada yang tanya jurusan kuliah.
Biasanya teman-temanku menyebutnya ekonomi saja, jika dirasa meragukan akan ditambah Ilmu Ekonomi. Dimaklumi, sebab banyak lowongan kerja ketika membutuhkan karyawan Ekonomi Pembangunan pasti diembel-embeli tanda garis miring Ilmu Ekonomi atau Studi Ekonomi. Sementara diksi pembangunan kerap memunculkan persepsi negatif pekerjaan kasar.
Ketika mulai kuliah, materi yang diajarkan mayoritas tentang teori ekonomi makro. Seputar kemiskinan, inflasi, pengangguran, PDB, PNB, hingga pertumbuhan ekonomi. Sesekali diajarkan dasar akuntansi dan manajemen sebagai formalitas kuliah di fakultas ekonomi.
Penyesalan muncul ketika hendak lulus kuliah. Beberapa teman sudah bekerja di pemerintahan (PNS), sementara aku sibuk mencari lowongan pekerjaan yang membutuhkan mahasiswa biasa-biasa aja. Tiga bulan berlalu tanpa ada panggilan pekerjaan sebab tidak ada lowongan yang membutuhkan mahasiswa lulusan Ekonomi Pembangunan.
Lowongan didominasi mahasiswa jurusan teknik, hukum, psikologi, manajemen, dan akuntansi. Ekonomi Pembangunan? Tidak ada! Lagipula perusahaan juga akan mikir memperkejakan lulusan Ekonomi Pembangunan. Tidak ada divisi yang cocok di perusahaan swasta, atau bahkan mungkin BUMN. Paling realistis yang nunggu jadwal CPNS yang selalu diterpa isu "ada-tidak" setiap tahunnya.
Entah apa motivasinya menciptakan jurusan Ekonomi Pembangunan. Awal kuliah sempat dimotivasi dosen bahwa jurusan ini merupakan medium menjadi pejabat atau pengambil kebijakan. Sementara budaya di Indonesia raya, tutorial menjadi pejabat dan pengambil kebijakan yang lewat jalur politik, bukan melalui kuliah jurusan Ekonomi Pembangunan.
Kalau akuntansi kan jelas, belajar tentang jurnal yang pasti dibutuhkan perusahaan. Manajemen pun demikian. Lha Ekonomi Pembangunan? Mau jadi pengambil kebijakan, sementara pengalaman kerja saja masih nihil? Sebab menyadari dikucilkannya jurusan Ekonomi Pembangunan dalam belantika dunia kerja, banyak juga temanku yang memilih menjadi wirausaha. Tau begitu, mending lulus SMA langsung usaha. Alhasil, sia-sia waktu dan menghabiskan banyak uang untuk kuliah yang ketika lulus tidak dibutuhkan perusahaan.
