Lebih lanjut, negara yang dikelompokkan sebagai negara sedang berkembang tendensi mempunyai IPM yang menengah kebawah, seperti Sementara Indonesia, Malaysia, Polandia, Afrika Selatan, Ethiopia serta Afrika Tengah. Malaysia memiliki pasokan tenaga kerja muda dengan pendidikan yang cukup memadai. Rata-rata jumlah pengangguran tercatat kurang dari 3,5 persen dalam 15 tahun terakhir.
Meski demikian, Malaysia telah lama bergantung pada buruh asing yang tidak memiliki keahlian – sebagian besar dari Indonesia – guna menjaga rendahnya biaya produksi dan menarik modal asing. Kebijakan ini membantu Malaysia berkembang menjadi salah satu negara industri terbesar di Asia Tenggara. Para analis juga mengatakan bahwa banyaknya tenaga kerja asing di Malaysia mengakibatkan pemilik perusahaan tidak memiliki intensif untuk menaikkan gaji pegawai atau memodernisasikan operasi mereka demi meningkatkan produktivitas (Jason, 2013).
Berbeda dengan kondisi pendidikan Malaysia, sistem pendidikan Polandia cukup rumit, seperti pada tahun 1989 ketika sistem politik Polandia berubah yang berdampak pada perubahan dalam sistem pendidikan terpenting Polandia. Setiap tahun, akan ada dua sistem pendidikan secara bersamaan berlaku di Polandia dan hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berkuasa (Rahayu, 2012).
Demikian halnya dengan Afrika Selatan yang juga mempunyai suatu sistem pendidikan tinggi yang maju. Sejak 1994, penyertaan pelajar kulit hitam di universitas-universitas yang dikhususkan untuk pelajar kulit putih telah bertambah secara mendadak (Azwar, 2011). Namun, dalam bidang pendidikan Afrika Tengah terlihat tidak demikian, meskipun setiap negara mempunyai komitmen akan meningkatkan sistem pendidikannya, Afrika Tengah terlihat belum mampu mencapainya. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik social yang terjadi dalam masyarakat hingga tahun 2013 (Ratna, 2013).
Beberapa negara tersebut mempunyai situasi dan kondisi tersediri dalam aspek pendidikannya dan tentunya juga memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing dan secara teoritis pendidikan sangat terkait dengan aspek kesehatan dan angka kematian, terutama angka kematian balita. Secara teori perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam bidang kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pendidikan (Notoatmojo, 2000). Negara maju dengan sistem pendidikan yang terjamin dapat dilihat dari tingkat kematian balita yang rendah karena tingkat kepedulian masyarakat bertambah.
Sebaliknya, negara dengan sistem pendidikan yang kurang menyebabkan masyarakat juga kurang mendapatkan pengetahun tentang kesehatan sehingga jumah kematian balita cenderung tinggi.
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai situasi dan kondisi serta posisi pendidikan Indonesia diantara negara-negara di dunia. Dunia pendidikan Indonesia saat ini tidak begitu menggembirakan. Hasil penelitian program pembangunan PBB (UNDP) tahun 2000 menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 109 dari 174 negara, jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (24), Malaysia (61),Thailand (76) dan Philipina (77). Akses pendidikan di negeri ini memang tidak mudah, walaupun pemerintah sudah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun. Masih banyak anak yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah, apalagi bangku kuliah, akibat biaya sekolah yang semakin lama semakin mahal (Dewi, 2006).
Padahal, upaya meningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan. Namun, bantuan dana yang diberikan pemerintah tersebut dinilai masih sangat kecil dan juga tidak memenuhi amanat konstitusi.
UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002 telah mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Selain UUD 1945 Amandemen IV Tahun 2002, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, yang berbunyi : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% (dua puluh persen) dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambil dari APBN dan APBD ini dikenal dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK) (jdih.bpk.go.id, 2011).
Hal ini memperlihatkan bahwa harapan dan realita pendidikan Indonesia saling berlawanan. Rumitnya sistem pendidikan dasar dan lanjutan membuat pembuatan kebijakan -kebijakan pendidikan nasional semakin tidak konsisten dan cenderung tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena selain sistem yang selalu berubah sesuai perubahan pemerintah yang berkuasa juga disebabkan karena imperfect information Indonesia terhadap sistem pendidikan negara lain. Belum ditambah dengan rendahnya pendidikan masyarakat yang berdampak pada perilaku masyarakat terhadap aspek kesehatan dan berujung pada tingkat kematian balita yang bertambah.
Oleh karena itu, hal tersebut menjadi sangat menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam untuk mengetahui posisi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dilihat dari hasil pengelompokan negara Singapura, Malaysia, Indonesia, Amerika Serikat, Finlandia, Polandia, Afrika Selatan, Ethiopia, dan Afrika Tengah berdasarkan karakteristik pendidikan yang terdiri atas rasio murid dan guru pada pendidikan dasar, rasio murid dan guru pada pendidikan lanjutan, persentase pengeluaran untuk pendidikan terhadap total pengeluaran pemerintah, persentase pengeluaran untuk pendidikan terhadap total PDB, dan angka kematian balita per seribu kelahiran.