Mohon tunggu...
Yuniarto Hendy
Yuniarto Hendy Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis Lepas di China Report ASEAN

Youtube: Hendy Yuniarto

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Melarang Bukber Bukan Karena Covid tapi Karena Pakai Anggaran Daerah

24 Maret 2023   20:38 Diperbarui: 24 Maret 2023   20:46 215
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Apakah masuk akal jika pelarangan buka bersama (bukber) adalah karena untuk mencegah penularan covid 19?. Bagaimanapun kondisi penularan covid, faktanya, sudah sangat jarang, entah karena virusnya melemah, vaksinasinya sukses, atau herd immunity telah tercapai.  

Berita santer tentang pelarangan bukber akhir-akhir ini lebih masuk akal jika diinterpretasikan untuk mencegah pejabat daerah maupun pusat makan bersama pakai anggaran daerah. 

Kita tahu bahwa porsi besar anggaran pemerintah berasal dari berbagai macam pajak, termasuk yang dibayarkan per individu maupun  suatu perusahaan. 

Pemakaian anggaran yang tak tepat sasaran, termasuk makan-makan buka puasa ini sudah semestinya dilarang. Sedia payung sebelum hujan, mengingat kasus flexing para pejabat beserta keluarganya mendapat perhatian dari para netizen. 

Setelah ramai para netizen memergoki gaya hidup hedon para pejabat, mereka ramai-ramai mengelak dan menghapus postingannya. Tak jarang juga tingkahnya berubah menjadi tiba-tiba sederhana. 

Bahkan, ada pejabat ataupun pegawainya mengancam si pemosting atau pelapor ulah korup secara pribadi. Meskipun para netizen tidak terlalu tahu teori hukum terkait, namun mereka menemukan momentum untuk "speak-up" atas kecurangan yang diderita karena ulah pejabat instansi tertentu.  

Apa yang dilakukan netizen dengan berburu para flexing-an pejabat lalu diviralkan benar-benar menjadi peringatan. Jangan sampai kita kecolongan lagi dengan ulah bejat para pejabat. Menggunakan anggaran daerah untuk bukber, terlebih dengan bermewah-mewahan sungguh tak pantas. 

Jika tertangkap basah lagi oleh netizen, maka kepercayaan terhadap pejabat semakin luntur. Sekali kepercayaan itu luntur, sulit rasanya untuk diangkat kembali.  

Larangan bukber para pejabat tentu menjadi momen peringatan untuk kegiatan lainnya yang bersifat "makan-makan mewah" menggunakan anggaran yang serharusnya lebih bermanfaat untuk rakyat banyak. 

Mereka lebih membutuhkan perbaikan jalan, pengadaan transportasi umum, pengadaan fasilitas kesehatan, perbaikan sarana pendidikan, dll. daripada diambil untuk memanjakan lidah dan perut. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun