Sepakbola memang merupakan ladang emas untuk meraih dukungan publik. Mereka menggunakan sepakbola untuk menarik perhatian dan minat masyarakat terhadap mereka. Pengalaman sebagai pemain atau mantan pengurus federasi sepakbola dimanfaatkan untuk mendulang dukungan.
Bahkan tak mengherankan ketika suporter dilibatkan untuk memuluskan jalan mereka menduduki suatu jabatan. Hal ini tentu tak lepas dari pentingnya sepakbola sebagai media komunikasi politik yang dianggap efektif untuk mempengaruhi masyarakat pemilih.
Sepakbola dianggap sebagai kendaraan poltik yang sangat efektif untuk mendulang simpati, dan bahkan lebih efektif daripada partai politik itu sendiri. Di masa lalu bukan hal mengherankan jika ada politisi yang bisa sukses meraih kekuasaan atau mempertahannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai Ketua Umum suatu klub atau pengurus PSSI di daerah.
Posisi sebagai pemain pun mampu menjadi modal yang tidak kecil, seperti dibuktikan oleh defender Persipura, Kamasan Jacob Komboy, yang lebih populer dengan nama Jack Komboy. Ia membuktikan bagaimana sepakbola mampu mengantarnya menjadi anggota DPRD Provinsi Papua pada pemilu 2009 lalu.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 kali ini juga tak lepas dari hadirnya mantan pengurus PSSI 2016-2020, tapi juga tiga mantan Ketua Umum PSSI yang mencoba mengadu untung menjadi penguasa di daerah.
Siapa saja mereka yang bertarung di Pilkada 2018 ini?
Pertama, La Nyalla Mattalitti, mantan Ketua Umum PSSI periode 2012-2015 maju sebagai Gubernur Jawa Timur, tapi akhirnya mundur dari pencalonan meski diusung Gerindra. Usai mengembalikan mandat pencalonan itu, La Nyalla mengungkapkan dalam konperensi pers di Jakarta, 11 Januari 2018 bahwa ia dimintai uang Rp 40 miliar untuk direkomendasikan sebagai cagub Gerindra.
Kedua, Nurdin Halid, yang sudah tak asing lagi di dunia sepakbola Indonesia dengan dua kali menjabat sebagai Ketua Umum PSSI (periode 2003-2011) ini maju dalam Pilkada 2018 sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan.
Saat masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Nurdin pernah mendekam di penjara karena tersandung beberapa kasus korupsi. Ia tersangkut beberapa kasus dugaan pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam dan pengadaan minyak goreng.
Ketiga adalah mantan Ketum PSSI Djohar Arifin Husin yang maju sebagai calon Bupati Langkat, Sumatra Utara. Djohar yang menjadi orang nomer satu di PSSI periode 2011-2015 itu maju lewat jalur independen. Tapi mantan staf ahli Menpora itu gagal karena dianggap tidak memenuhi syarat dukungan memenuhi syarat dukungan (B1KWK, lampiran dukungan KTP/surat keterangan dukungan)minimal sebanyak 53.552 warga.
Keempat adalah Ketua Umum PSSI saat ini (periode 2016-2020), Edy Rahmayadi yang maju memperdebutkan jabatan Gubernur Sumatra Utara. Pencalonannya ini sampai mengundang sindiran Menpora, Imam Nahrawi yang mengatakan "Kok cuti dalam suasana perang". Â Ya, Edy Rahmayadi memang mengambil cuti untuk menjalani kampanye selama Pilkada di Sumut.
