Yo Sugianto
Yo Sugianto Penulis

Menulis puisi dan sepakbola, sambil merokok dan ngopi

Selanjutnya

Tutup

Bola Artikel Utama

Cuti ala Ketua Umum PSSI, Lebih Baik Undur Diri

12 Februari 2018   00:45 Diperbarui: 12 Februari 2018   10:25 2545 2 2
Cuti ala Ketua Umum PSSI, Lebih Baik Undur Diri
Foto: Tribunnews.com

Cuti merupakan hak karyawan dimananapun. UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 mengatur soal hak cuti itu, mulai dari cuti tahunan, cuti hamil, cuti besar, cuti bersama, cuti sakit, cuti penting hingga cuti berbayar.

Bagaimana soal cuti yang diambil oleh pengurus PSSI? Statuta PSSI tidak mengaturnya. Mungkin cuti yang ada diputuskan sendiri oleh Sekjen PSSI bagi karyawannya. Sebaliknya jika menyangkut Ketua dan Wakil Ketua Umum, biasanya diberitahu ke publik.

Itu pula yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi yang menyatakan akan cuti dulu dari PSSI sejak 12 Februari hingga akhir Juni 2018. Dalam masa cutinya itu, kepemimpinan PSSI untuk sementara akan dipimpin oleh wakil Edy, yakni Joko Driyono, beserta sekjen sebagai pembantu dan para Komite Eksekutif (Exco).

Alasan cuti mantan Pangkostrad itu adalah untuk menjalani masa kampanye pencalonannya sebagai Gubernur Sumatra Utara. Ia memang maju sebagai calon gubernur Sumut dalam Pilkada 2018 ini dengan dukungan 6 partai politik, yang membuatnya yakin menang mutlak dengan peroleh 70 persen suara warga Sumut.

Cuti pimpinan PSSI sendiri bukan barang baru, karena pada 2009 Nurdin Halid Ketua Umum PSSI 2003-2012 juga melakukan hal yang sama. Kala itu ia memilih cuti pada Pemilu 2009, karena kampanye Pileg.

La Nyalla Mahmud Mattalitti yang menjabat Wakil Ketua Umum PSSI dan  ketua Badan Tim Nasional (BTN), juga memilih untuk cuti karena terlibat dalam tim sukses Prabowo -- Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014. Ia cuti 26 Mei  sampai dengan 9 Juli 2014.

Namun, cuti untuk Edy Rahmayadi kali ini mendapat tanggapan sinis dari masyarakat, seperti bisa dibaca di media sosial atau komentar di media online yang ada. Ada yang mengatakan:

"Kenapa tidak sekalian mundur?",atau "cuti tidak cuti tetap tidak menghasilkan prestasi bagi PSSI."

Bahkan ada yang memberikan komentar menggelitik "Oh ini yg bilang pemain timnas ga punya nasionalisme karena maen di luar negeri. Kalo ninggalin PSSI namanya apa pak?."

Beberapa waktu lalu Edy Rahmayadi memang memberikan pernyataan kontroversial soal pemain yang mendapat kontrak di luar negeri, terutama dari klub Malaysia. Ia mengatakan tak segan untuk mencoret pemain Indonesia yang merumput di luar negeri. Bahkan tentang Evan Dimas dan Ilham Udin Armaiyn yang memutuskan membela klub Liga Malaysia Selangor FA, dinilainya tidak nasionalis dan mata duitan.

Cutinya kali ini tampak bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya tentang pemain yang merumput ke luar negeri. Bukankah Edy Rahmayadi juga dibutuhkan di PSSI yang sedang berbenah di segala aspek, dengan segala permasalahan yang ada seperti klub belum menerima subsidi dari kompetisi musim lalu? Juga juara-juaranya belum menerima hadiah.

Komentar minor terhadap Edy Rahmayadi itu sendiri bukan yang pertama kalinya ditunjukkan oleh masyarakat. Menjelang pertandingan persahabatan timnas Indonesia dan Islandia di Gelora Utama Bung Karno, 14 Januari 2018 lalu, ribuan penonton meneriakkan "turun..turun..."saat namanya disebut oleh MC.

Rangkap Jabatan

Ambisi Edy Rahmayadi untuk menjadi orang nomer satu di Sumatra Utara tidaklah main-main. Ia bahkan rela menanggalkan jabatannya sebagai Pangkostrad untuk meraih kursi itu.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne, 9 Januari 2018 ia juga mengaku ikhlas meninggalkan TNI demi menjadi gubernur Sumatera Utara karena ingin menang. Terlebih, dirinya didukung oleh enam partai besar dengan perolehan 60 kursi.

Namun ia tetap ingin merangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2016-2020 jika terpilih jadi Gubernur Sumut. Hal yang diucapkannya berulang kali.

Menurutnya, alasannya bertahan dengan jabatan tersebut karena, tidak ada aturan yang melarang rangkap jabatan jika menjadi Ketum PSSI.

"(Tidak akan mundur dari jabatan sebagai Ketua PSSI) oh ya ya. Makanya tidak ada undang-undangnya. Sah boleh," ujar Edy di Hotel Bidakara, Jakarta, 4 Januari 2018.

Apakah benar ia bisa merangkap jabatan jika menang di Sumut? Mungkin Edy atau tim suksesnya lupa adanya larangan rangkap jabatan bagi kepala daerah atau wakilnya untuk kepengurusan di organisasi olahraga.

Larangan itu diatur di dalam SE Mendagri Gamawan Fauzi Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2