Dua puluh dua (22) tahun yang lalu, tepatnya sejak 21 Mei 1998 bersamaan lengsernya Soeharto bangsa ini menapak tatanan baru dalam menjalani sistem pemerintahan. Era perjuangan dan era pembangunan di bawah sistem pemerintahan otoritarian berubah (berkembang) menjadi era demokrasi, atau bisa juga disebut era reformasi.
Bergulirnya reformasi ini bukannya datang secara tiba-tiba, namun diawali sejarah panjang sejak beberapa tahun sebelumnya. Di antaranya berkait banyaknya aspirasi tumbuh ditandai munculnya beberapa organisasi politik, pressure group, baik perorangan maupun LSM, serta kalangan akademisi yang tak direspons dan diakomodir secara proporsional -- sehingga kekecewaan terakumulasi, dan puncaknya terjadi bulan Mei 1998.
Belajar dari sejarah tersebut, selanjutnya dapat dipahami bahwa pengutamaan pendekatan represif sudah tidak zamannya lagi dilakukan. Pendekatan demikian hanya mendorong sikap resisten pada gilirannya membuahkan arus balik berupa sikap perlawanan yang lebih kuat dari sebelumnya.
Tumbangnya era orde baru yang selanjutnya menjadi era reformasi dengan tuntutan utamanya yaitu demokratisasi, supremasi hukum, dan menjunjung hak asasi manusia (HAM) terus bergulir mencari bentuknya.
Pemerintahan baru selanjutnya menyesuaikan tuntutan reformasi, di antaranya diterbitkan kebijakan berupa perundangan yang mengatur otonomi daerah/pemerintahan daerah dan perundangan berkait perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Disusul regulasi lain sebagaimana perubahan zaman
Adapun substansi dari kebijakan tersebut sebagai bagian dari domokratisasi, mengubah cara pandang atau paradigma untuk membangun negeri melalui pendekatan bottom-up (tidak lagi menitikberatkan pada pendekatan top-down), sesuai jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.
Di awal-awal menikmati alam demokrasi sesungguhnya banyak harapan perubahan, membuka jalan baru sekaligus menggugah semangat baru menuju masa depan lebih baik, banyak yang merasa optimis menapakinya, sejalan dengan itu telah pula terjadi perubahan di sana-sini. Eforia politik lebih nampak daripada merancang konsep dan pemikiran yang sama untuk membangun negeri.
Merunut perjalanannya seiring mudahnya perizinan yang diatur melalui regulasi termasuk mendirikan organisasi, tumbuh beragam perkumpulan di berbagai bidang. Tidak terkecuali organisasi politik ditandai lahirnya parpol-parpol baru yang siap berlaga dalam pemilihan umum lengkap dengan masa pendukungnya,
Maraknya parpol baru diharapkan menumbuhkan iklim demokrasi, beragam aspirasi dapat tertampung sehingga bisa tersalurkan melalui masing-masing lembaga/organisasi sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan lebih lanjut.
Namun demikian apa boleh dikata, menjamurnya organisasi politik/parpol bukannya untuk mencari kesepakatan bersama sesuai aspirasi yang berkembang untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebaliknya, kehadiran organisasi politik atau parpol cenderung hanya dijadikan wadah politik transaksional, atau lebih tepatnya hanya untuk meraih kekuasaan yang bermuara pada kepentingan ekonomi. Bahkan para aktivis yang tadinya getol bercuap-cuap menuntut penegakan demokrasi, supremasi hukum, dan HAM -- ikutan larut dalam persaingan politik untuk memenuhi kepentingan masing-masing.
