Bisa jadi ini merupakan sebuah taktik dan trik adaptif seolah senasib dan sependeritaan bersama rakyat yang dikunjungi selama kampanye. Alih-alih mungkin pula mengadopsi pendekatan "blusukan" yang memang menjadi kebiasaan Jokowi dan sudah melekat menjadi karakternya, apalagi beliau sukses semenjak menduduki Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga kini menjadi Presiden RI.
Tak hanya itu, para paslon dalam Pilkada 2018 juga tidak segan berbaur dengan warga yang wilayahnya mengalami musibah, kebanjiran, memasuki lingkungan kumuh (slum area), melepaskan alas kaki dan menyingsing lengan baju, mendatangi mereka sambil memberikan sekadar bantuan.Â
Dan yang kadang agak menggelikan, paslon yang biasa makan di area mall, restoran sambil lobi-lobi di hotel berbintang, tiba-tiba ikut makan atau duduk bersama dan berbaur di warung kelas rakyat.
Setting dialog yang "dikemas partisipatif" telah menjadi tontonan di sana-sini. Perubahan perilaku paslon di masa kampanye demikian semakin menarik manakala kita bandingkan dengan kebiasaan kesehariannya.
Dalam lingkup sosiologi, seringkali gejala ini diformulakan bahwa: S = F (k). Dalam artian, Sikap (S), Fungsi (F), dari kepentingan (k). Seseorang akan bersikap atau berperilaku karena ada kepentingan. Istlah gaulnya: "Pasti ada maunya!"
Namun secara alamiah, ada kalanya paslon perlu kita tengok taktik dan trik berkampanye yang menggunakan "gaya bunglon." Di mana mereka berada, akan selalu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.Â
Kalau binatang asli bernama bunglon berposes adaptasi dengan mengubah warna kulit (baca: mimikri) sebagai upaya melindungi diri atau mengelabuhi musuhnya. Hal ini pastinya sedikit berbeda dengan taktik dan trik paslon "bergaya bunglon" yang jelas-jelas punya maksud dan tujuan tertentu, di antaranya mendulang suara pemilih sebanyak-banyaknya.
Sebab itulah, dalam memilih kepala daerah dan wakilnya nanti --jangan hanya terbujuk rayu dengan paslon yang "bergaya bunglon", berpenampilan yang sengaja dibuat-buat hanya untuk memikat massa.
 Pilihlah sosok yang memang benar-benar memiliki komitmen dan integritas, layak menjadi tauladan, mampu meningkatkan kualitas layanan birokrasi di daerah, mengikis membengkaknya angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah (lima tahun ke depan) semakin dinamis dan kerkelanjutan.
JM (3-4-2018).
