Mohon tunggu...
Jimmy Endey
Jimmy Endey Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis

Keep On Figthing For Democracy

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Air Tuba Dibalas Air Susu

11 Agustus 2020   09:46 Diperbarui: 11 Agustus 2020   10:09 166
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sebelum mengulas tulisan saya terlebih dahulu saya beberkan sebuah kutipan berita. Dimana kutipan atau cuplikan berita ini ada relevansinya dengan uraian yang saya sajikan.

Cuplikan berita CNN Indonesia:
Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah dan politikus Partai Gerindra, Fadli Zon bakal menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua politikus itu selama ini dikenal sebagai pengkritik Jokowi.

Bintang Mahaputera Nararya adalah bintang penghargaan dari presiden kepada warga sipil yang dianggap telah berjasa secara luar biasa. Penghargaan ini diberikan secara rutin dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan RI.

Informasi soal pemberian Bintang Mahaputra Nararya pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di akun Twitternya @mohmahfudmd.

"Dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 75, 2020, Presiden RI akan memberikan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh dalam berbagai bidang. Fahri Hamzah @Fahrihamzah dan Fadli Zon @fadlizon akan mendapat Bintang Mahaputra Nararya. Teruslah berjuang untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," tulis Mahfud seperti dikutip pada Senin (10/8) seperti diberitakan CNN Indonesia.

Adalah peristiwa yang wajar jika pemerintah  atau presiden memberikan penghargaan, jika hal tersebut telah memenuhi kriteria dan sesuai peraturan yang berlaku tentang pemberian penghargaan bintang atau apapun juga.

Yang jadi persoalan saat ini bukan bentuk pemberian penghargaannya tapi sang penerimanya. Bila yang akan menerima penghargaan tersebut merupakan orang-orang yang tidak pernah berhenti mengkiritisi kebijakan presiden atau pemerintah. Seakan kebijakan presiden atau pemerintah tidak ada yang benar sama sekali.

Mengkritisi kebijakan pemerintah adalah hal yang positif. Namun perlu dilihat apakah kritik tersebut konstruktif dan benar sesuai fakta. Acap kali kritikan yang diberikan tidak sesuai fakta bahkan terkesan mengada-ada.

Namun adalah seorang Jokowi yang dikritik sekeras dan sepedas apapun tidak pernah menanggapi kritik tersebut dengan emosional apalagi sampai mengadakan konferensi pers jika menjawab sebuah kritik seperti yang sering dilakukan seorang eks kepala negara. Jokowi menjawa kritik dengan  diam dan kerja. Seakan motonya yang terkenal "kerja kerja kerja" bertambah lagi dengan "diam diam diam".

Dibalik itu semua Jokowi menjawab dengan hasil yang diluar dugaan! Menjawab dengan hasil yang mematahkan sang pengkritik. Kita ambil contoh saja kasus penyiraman Novel Baswedan yang tidak terjawab di era presiden sebelumnya, di era Jokowi berhasil terungkap pelaku penyiraman air keras ke wajah Novel Baswedan, terlepas puas dan tidak puasnya sebagian kalangan atas hukuman dan dugaan adanya aktor lain yang belum terungkap.

Yang paling hangat, diamnya Jokowi soal kaburnya buronan Djoko Tjandra, kembali dijawab dengan diboyongnya Djoko Tjandra dari Malaysia. Belum lagi kasus lain seperti tertangkapnya Maria Lumowa, semua tidak lepas dari andil utama Jokowi yang diakui sejumlah  pejabat berwenang bahwa semuanya atas instruksi Presiden.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun