Tersiarnya rekaman percakapan telepon antara Dirut PLN Sofyan Basir dan Menneg BUMN Rini Suwandi menjadi kontroversi.
Sebenarnya yang membuat itu masalah karena pihak Sofyan Basir katanya mau menuntut. Seharusnya Sofyan Basir tidak perlu menanggapinya. Justeru karena menanggapi antara lain dengan memgatakan bahwa dia sadar sudah direkam, kutipannya tidak utuh, dipotong-potong, kejadiannya sudah dua tahun lalu dan proyeknya tidak jadi terlaksana, menggambarkan kesan defensif atau membela diri.
Kalau di Jepang pejabat seperti ini setidaknya sudah mundur walaupun sesungguhnya tidak bersalah. Namun demi menjaga kestabilan pemerintahan, maka pejabatnya mengundurkan diri.
Di Indonesia para pejabat belum terbiasa mengundurkan diri. Seharusnya Sofyan Basir perlu mengundurkan diri dengan percakapan yang kurang mencerminkan semangat bersih diri itu. Namun bisa saja Presiden Jokowi tidak harus memenuhi pengunduran diri itu. Misalnya untuk menjaga kesinambungan kinerja PLN.
Tentu sulit bagi Presiden Jokowi untuk menindak kedua pejabat tinggi tersebut mengingat sumbangan mereka untuk mendukung Jokowi terutama untuk memenangi pemilu 2014. Namun untuk tidak dijadikan sebagai pintu masuk menyerang pemerintahan Jokowi, sebaiknya para pejabat bertindak ekstra hati-hati.
Kalau sudah begini repot jadinya.
Tapi itulah bedanya pejabat Indonesia dan Jepang.
