Dilema Formula E, antara Olahraga dan Politik

sumber: fox sport.co.id

Contoh, anda tahu lay out sirkuit Mandalika, Lombok? Tempat calon tuan rumah MotoGP 2021? Lay out sirkuit sudah beredar sejak tahun lalu! 

Sirkuit Monas? Belum ada release resmi dari penyelenggara (baca: Pemerintah DKI) kecuali bocoran-bocoran di atas.
Alhasil, banyak netizen yang meyerukan: Boikot Formula E!

Sebenarnya, Formula E itu salah apa sih?

Kami komunitas mantan pembalap di masa muda tentu antusias menunggu penyelenggaraan Formula E di Jakarta, walaupun sensasi gelegar suara mesin dan knalpot mobil Formula E kalah jauh dibanding Formula 1, tapi sesuatu yang baru dan berbau balapan, selalu akan menarik.

Masalahnya adalah jika penyelenggaraan balapan Formula E tidak dikelola oleh Event Organizer (EO) profesional, pastinya akan amburadul. EO tentunya akan profesional dalam menggaet sponsor, mengelola dana sponsor, mengurus perizinan sampai mempersiapkan segala sesuatunya terutama sirkuit.

Lalu fungsi pemerintah apa dong?

Pemerintah hanya mengayomi sebagai back up saja dan sebagai pihak yang memberikan izin penyelenggaraan bukan pihak yang terjun langsung menyelenggarakan event.

Contoh, balapan Formula A1 GP (almarhum) beberapa waktu lalu di sirkuit Sentul.

Walaupun pembalap dan mobilnya membawa nama negara, tapi penyelenggaranya tetap EO profesional. Pemerintah, waktu itu presidennya Pak SBY, hanya sebagai pihak yang merestui dan membuka balapan secara resmi, bukan penyelenggara langsung. Hasilnya, tidak ada tuh ribut-ribut seperti Formula E.

Kalaupun Pemprov DKI serius mau menyelenggarakan balapan Formula E di Jakarta bulan Juni 2020 mendatang, sebaiknya Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI segera menggandeng EO Balap profesional agar balapan dikelola secara profesional dan terbuka.