Jilal Mardhani
Jilal Mardhani karyawan swasta

“Dalam kehidupan ini, selalu ada hal-hal masa lampau yang perlu kita ikhlaskan kepergiannya.”

Selanjutnya

Tutup

Transportasi

"Logical Fallacy" Jalan Tol

29 September 2018   13:23 Diperbarui: 29 September 2018   13:33 399 0 0
"Logical Fallacy" Jalan Tol
Bukti bayar memasuki jalan tol dari Pondok Ranji hari ini (29 Sept 2018)

:: ulasan ini dimulai dari istilah 'Bapak Pembangunan' hingga pemberlakuan Tarif Integrasi JORR hari ini, 29-9-2018. 

SITI HARDIANTI RUKMANA "protes" dan "menyindir" Joko Widodo atas julukan yang diberikan masyarakat kepadanya sebagai "Bapak Pembangunan". Saya membacanya dari wall Ferdinand Matita, rekan yang dulu bekerja sebagai awak redaksi RCTI. Dia memprotes balik Tutut, panggilan kecil puteri sulung Suharto itu. 

Ya, perusahaan Tutut memang swasta pertama yang diberi hak oleh pemerintah yang dikuasai Bapaknya ketika menjadi Presiden dulu. Waktu itu, dia masih "anak kemarin sore" dengan kemudahan yang hampir tak terbatas untuk berbisnis apapun. Seperti saudara-saudaranya yang lain. Apa saja yang mereka inginkan hampir selalu dikabulkan. Lengkap dengan segala kemudahan dan fasilitas yang dibutuhkan agar keinginannya terwujud. Termasuk fasilitas pembiayaannya. 

Bukan hanya jalan tol, kakak- beradik anak-anak Suharto merambah bisnis ke mana-mana. Mulai petrokimia, mobil nasional, monopoli cengkeh, jeruk, media televisi, penerbangan komersial, kapal tanker, dan lain-lain. 

Suharto memang "Bapak Pembangunan yang bijak" bagi kerabat dan keroninya. Sementara Joko Widodo disebut "Bapak Pembangunan oleh rakyat" yang menyaksikan maupun merasakan kebijakannya. 

screenshot-tutut-5baf13556ddcae5ca06fff74.jpg
screenshot-tutut-5baf13556ddcae5ca06fff74.jpg
+++

KETIKA Tutut diberi hak menguasai jalan tol dalam kota Jakarta ruas Cawang-Tanjung Periok, saya sedang bekerja di Pacific Consultants International, perusahaan yang berkantor pusat di Tokyo. Perusahaan kami menyediakan layanan konsultasi engineering bagi proyek-proyek yang didanai Japan International Cooperation Agency (JICA) --- baik melalui pinjaman lunak yang berbunga rendah maupun hibah --- di Indonesia dan negara-negara berkembang lain di seluruh dunia. 

Saya ingat betul, jengkel yang dirasakan ketika melihat keistimewaan Tutut yang demikian mudah mendapat konsesi-nya tanpa perlu berkeringat. Sementara ruas Cawang - Grogol tetap dikuasai Jasa Marga, BUMN yang sebelumnya dibentuk pemerintah untuk mengelola tol Jagorawi

Kejengkelan saya pribadi saat itu karena harus bekerja lembur berhari-hari untuk menganalisa besaran tarif agar kehadiran jalan tol dalam kota itu optimal. Baik bagi kondisi transportasi umumnya yang terimplikasi oleh kehadiran jalan tol dalam kota itu, maupun terhadap kelayakan business para investor.

Waktu itu, hampir seluruh pembiayaan yang dibutuhkan bersumber dari pinjaman. Tol dalam kota juga menerapkan sistem tarif tunggal pertama. Sebab tol Jagorawi sebelumnya menggunakan sistem tarif berdasarkan jarak yang ditempuh

Sistem tarif tunggal menyebabkan Citra Marga Nusa Pala, perusahaan konsesi tol Cawang-Periok yang dimiliki Tutut, harus bersepakat soal bagi hasil dengan Jasa Marga yang menguasai Cawang-Grogol. 

Keistimewaan yang dimiliki Tutut waktu itu memungkinkannya mendesak perolehan porsi (share) yang lebih besar. Walaupun investasi maupun jumlah kendaraan yang menggunakan pada ruas jalan tol miliknya lebih kecil. 

Begitu dahsyatnya pengaruh kekuasaan Suharto terhadap bisnis yang diinginkan putra-putrinya sehingga pengerjaan konstruksinya pun dikerjakan oleh perusahaan mereka sendiri. Apa yang dibilang Tutut benar adanya. Pengerjaan konstruksi tol itu memang dikerjakan bersama antara Waskita Karya (BUMN) dengan perusahaannya, Yala Perkasa Internasional

+++

KEBIJAKAN jalan tol pertama kali ditetapkan Suharto sebagai upaya menyertakan partisipasi masyarakat untuk mencicil hutang kita kepada Bank Dunia yang mendanai pembangunan Jagorawi. Putusan tersebut dilakukan menjelang penyelesaian konstruksi dan sebelum diioperasikan. Jadi sebetulnya, pembangunan Jagorawi semula adalah untuk menyediakan freeway atau jalan bebas hambatan yang menghubungkan Jakarta dan Ciawi. Sebab level of service kedua jalan arteri yang ada (Raya Bogor via Cibinong dan Raya Parung) sudah demikian buruk. 

Tol kedua yang kita bangun adalah Jembatan Raja Mandala yang menyeberangi Sungai Citarum di Cianjur. 

Saat itu, dalam keterangan yang disampaikan terkait kebijakan tersebut, pemerintah sebetulnya menjanjikan setelah masa tertentu (kalau tak salah 25 tahun), jalan tol yang dikelola Jasa Marga tersebut akan dikembalikan ke Negara. Tentunya ada klausul 'karet' yang memungkinkan perpanjangan hak sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Ketetapan itu hanya diberlakukan bagi jembatan tol Raja Mandala yang kemudian hari memang diserahkan kepada Negara dan membebaskan masyarakat menggunakannya tanpa biaya. 

Preseden Jagorawi itulah yang kemudian digunakan untuk membangun tol dalam kota. Lalu jalan-jalan tol yang menyusul kemudian hingga hari ini. Termasuk menyertakan swasta berinvestasi di sana. 

Hal lain, jalan tol yang dibangun kemudian tak ada yang pernah dikembalikan ke Negara untuk menjadi freeway atau highway seperti penjelasan Suharto semula ketika mengalih fungsikan Jagorawi dulu. 

+++

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3