Sebentar lagi, 27 Juni 2018, sejumlah daerah serentak akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai pemegang KTP Depok, saya memiliki hak untuk memilih Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat, salah satu dari 3 provinsi yang jumlah pemilihnya terbanyak di Indonesia selain Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kemungkinan besar, hal itu pula yang menyebabkan ketiga pilkada di provinsi tersebut mendapat perhatian terbesar secara nasional. Berdasarkan data yang tertera pada website resmi KPU, pemilih tetap di Jawa Barat tercatat hampir 32 juta. Sementara Jawa Timur berada di urutan kedua dengan 30 juta pemilih.
Lalu Jawa Tengah, 27 juta. Jika digenapkan dengan Sumatera Utara yang berada di urutan berikutnya (9 juta), jumlah pemilih di keempat propinsi itu kurang-lebih setengah dari perkiraan jumlah pemilih yang berhak terlibat pada Pemilu Presiden maupun Legislatif pada tahun 2019 nanti (196 juta).
Dengan demikian tentu dapat dimengerti jika hasil pemilihan kepala daerah di keempat propinsi tersebut akan sangat berarti bagi banyak pihak.
Apalagi bagi partai politik.
Mereka memulai pertaruhan reputasinya dari sini. Sebab partai politik yang memiliki kecukupan suara pada pemilihan umum sebelumnya ---atau jumlah kursi lembaga legislatif yang berhasil direbut--- adalah yang berhak mengusung pasangan calon yang akan bersaing.
Pertempuran dalam pilkada itu sendiri sesungguhnya tak terjadi diametral. Sebab untuk mencukupi syarat yang ditetapkan, di seluruh provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut, partai-partai politik yang ada perlu bergandengan satu dengan yang lain.
Ini yang sangat menarik.
Hanya di Jawa Barat, PDIP melenggang sendiri mengusung calon resmi kepala daerahnya. Kursi DPRD yang diraih PDIP pada Pemilu 2014 kemarin memang mencukupi (20/100). Maka mereka tak perlu berkoalisi dengan partai manapun. Sementara yang lain saling berkomplot untuk menjagokan calon masing-masing.
Lalu ---dibanding ketiga propinsi lain (Jateng, Jatim, dan Sumut)--- hanya di Jabar ini pula yang menawarkan lebih dari 2 calon pasangan. Pemilih di provinsi Pasundan itu bahkan ditawarkan 4 pasang kandidat. Sementara di Jateng, Jatim, dan Sumut, masing-masing hanya menyodorkan 2 pasangan calon kepala daerah dan wakilnya.
+++
