Maka ketika gagasannya dihambat, dipersulit, atau ditolak sistem birokrasi politik pemerintahan korup yang terkaget-kaget dan tak siap menyiapkan jaringan komprador untuk menelikungnya, lelaki turunan Tionghoa itu mendemonstrasikan kejelian, kecerdikan, sekaligus kebijaksanaannya menyikapi situasi. Contohnya pengembangan simpang susun Semanggi yang kini mulai memasuki konstruksi tahap akhir. Atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang menjamur di berbagai pelosok Jakarta sekarang. Termasuk Kalijodo yang berpuluh tahun sebelumnya menjadi sarang pelacuran liar. Semua dikerjakannya tanpa memperdulikan kesemena-menaan anggota Dewan Legislatif Daerah menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi anggaran belanja. Ahok justru mendemonstrasikan kekuasaan sekalgus kebijaksanaannya sebagai DKI-1 untuk mengerahkan potensi non-anggaran. Di masa lalu, hal demikian malah sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi penguasa dan lingkungan terdekatnya.
DKI Jakarta --- sebagaimana Indonesia pada umumnya --- memang telah terlalu lama dikelola dan dikendalikan penguasa-penguasa lalim, culas, tamak, tak tahu diri, bermuka badak, dan memuakkan. Mereka bercokol mulai dari pucuk tertinggi hingga ranting terkecil. Alih-alih berupaya melaksanakan fungsi pelayanan publik sebaik-baiknya, mereka justru memanfaatkan kekuasaan yang diamanatkan untuk mengintimidasi dan berdagang kekuasaan demi kepentingan sempit. Singkat kata, apa yang berlaku dalam sistem pelayanan pemerintah selama ini, justru berkebalikan dengan perkembangan teori maupun pemahaman ilmiah tentang tata kelola pelayanan (management service). Sebab mereka malah menjauh dari hakekat 'memudahkan'. Tapi justru mempercanggih soal bagaimana agar 'menyulitkan'. Maka seandainya ada pilihan (pemerintah) yang lain, mereka pasti mudah dikalahkan dan segera ditinggalkan pelanggan (masyarakat). Sayangnya, layanan pemerintah tak dijual bebas di super market ataupun media online.
Sehubungan dengan sifat monopolistik itu maka syahwat korupsi-kolusi-nepotisme jadi berkembang subur di lingkungan kekuasaan. Dari sanalah sesungguhnya bermula segala bentuk perselingkuhan dan penyelewengan. Walau semestinya --- sehebat apapun godaan --- tak boleh merontokkan iman melayani kepentingan bangsa dan negara. Tapi masalahnya, sang penggoda justru bersemayam dalam jiwa dan raga mereka yang diamanatkan mengendalikan dan mengelola kekuasaan. Bukan di luarnya.
Lalu Ahok telah menyababkan mereka tak berkutik, frustasi, dan setengah gila. Perlawanan pun dilakukan membabi-buta. Bahkan dengan memutar balik logika dan akal sehat. Penjelasan apa lagi yang cocok untuk kasus-kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Reklamasi Pantai Utara, dan seterusnya?
Bahkan lembaga negara setingkat Badan Pengawas Keuangan (BPK) pun 'rela' mengorbankan marwahnya dengan melontarkan argumen-argumen absurd yang hanya mengundang tertawaan publik berakal yang sehat jasmani maupun rohani.
Maka sejak Basuki Tjahja Purnama --- begitu nama lengkap si Ahok --- naik ke tampuk kekuasaan tertinggi DKI menggantikan Jokowi, berbagai perlawanan mengada-ada digalang lawan politik yang syahwat korupsi-kolusi-nepotismenya terganggu gara-gara kehadiran suami dari Veronica Tan itu.
--- Kedua adalah mereka yang tidak korupsi tapi turut menikmati.
Karena perkembangan korupsi-kolusi-nepotisme sudah begitu berurat-berakar, hampir tak ada peluang dan rezeki di bumi pertiwi ini yang tak tercemar olehnya. Dalam hal apapun dan di bidang apapun. Ketika seluruh bangsa berduka dan mrnggalang bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah tsunami tahun 2004 lalu, ada saja yang masih tega menguntil. Bahkan korupsi-kolusi-nepotisme tetap berlangsung pada kegiatan suci untuk melayani masyarakat yang berniat menunaikan ibadah haji, rukun Islam kelima yang menjadi mimpi hampir seluruh umat muslim untuk berkesempatan menjalani sebelum menutup mata selamanya.
Seperti kehadiran sambal dan rempah-rempah pada berbagai sajian kuliner Nusantara, begitu banyak kegiatan dan usaha di republik yang kita cintai ini terasa hambar tanpa keberadaan korupsi-kolusi-nepotisme.
Maka sangatlah wajar jika pengaruhnya telah terpapar luas dimana-mana dalam bermacam tingkatan. Seperti pedasnya keripik Ma'icih. Maka ketika kehadiran korupsi-kolusi-nepotisme menjadi sungguh-sungguh terlarang --- seperti yang diperjuangkan Ahok dan segelintir tokoh-tokoh reformis sejati lainnya selama ini --- banyak yang merasakan kehidupannya menjadi hambar dan tak bergairah lagi. Disadari atau tidak, disengaja atau tidak, terang-terangan atau tidak, mereka kemudian mudah larut lalu terhasut untuk turut menuding sosok-sosok seperti Ahok sebagai biang keroknya. Pertama karena korupsi-kolusi-nepotisme sudah menjadi keniscayaan. Seperti kehadiran sambal dan rempah-rempah pada panganan tadi. Kedua karena hasil perbuatan yang semestinya haram itu telah menjadi bagian sejati nafas kehidupan. Seperti salah satu 'penjualan' yang menjadi bagian dari sumber pendapatan tetap pada perhitungan neraca dan laba-rugi. Bukan sebagai pendapatan lain-lain yang sesungguhnya tidak dipersyaratkan (relevan) oleh kehadiran asset maupun liability yang menjadi penopang utama suatu bisnis.
Sepak-terjang sosok seperti Ahok yang tak kenal kompromi telah membongkar sebuah kemapanan yang masif. Masalahnya, mereka yang telah terbiasa dan menikmati, tak semua dan tak mudah menyadari perlunya bertransformasi. Melakukan perubahan total. Pada sikap, cara pandang, prilaku, dan pola aktivitas.
