SANDI/ Aturan parameter penentu upah minimum tenaga kerja Jakarta bisa kita review sekalian. Sebab biaya transportasi tidak berpengaruh fluktuatif lagi terhadap biaya hidup.
AGUS/ Kayaknya tak semua lingkungan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan ekonomi memadai untuk mendukung aktivitas komunitas dan lingkungannya. Jadi perlu difikirkan terobosan agar perusahaan-perusahaan di sekitarnya mengalokasikan anggaran tangung-jawab sosial atau CSR-nya ke sana. Tapi sebaiknya bisa dikompensasi pada kewajiban pajak badannya juga ya?
JAROT/ Masalahnya Pajak Penghasilan Badan tidak termasuk pendapatan bagi hasil antara Pusat dan Daerah yang telah ditetapkan Undang-undang. Sebetulnya perlu juga diusulkan kepada pemerintah pusat dan DPR untuk mempertimbangkan agar sebagian PPh Badan usaha menjadi hak daerah. Jadi ada keterkaitan pendapatan daerah dengan maju-mundurnya usaha di sana.
SANDI/ Jika ketentuan sebagian PPh Badan menjadi hak daerah bisa ditetapkan maka kita bisa mengembangkan kebijakan insentif bagi perusahaan yang bersedia menyalurkan CSR nya bagi aktivitas komunitas dan lingkungan. Misalnya, 60 persen dari CSR yang mereka keluarkan dapat direstusi ke Pemda DKI. Tentunya disertai ketentuan bahwa jumlah restitusi maksimal sekian persen dan PPh Badan yg jadi kewajibannya pada tahun berjalan. Jadi kalau misalnya daerah mendapat bagian 25 persen dari PPh Badan, jumlah CSR yang dapat direstusi melalui Kas Pemda misalnya dibatasi maksimal 15 persen dari nilai pajak yg jadi kewajibannya.
AHOK/ Jika demikian mungkin segera kita usulkan saja ke Pemerintah Pusat ya. Kebijakan sebagian PPh Badan yg jadi hak daerah tersebut sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan pedesterian juga. Hampir 2600 kilometer yg dibutuhkan di seluruh Jakarta. Sementara fasilitas pejalan kaki itu juga dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat berjalan menuju shelter angkutan umum massal.
ANIES/ Seandainya waktu perjalanan yang harus dikorbankan masyarakat sudah lebih terkendali, ketentuan hak da kewajiban warga terhadap komunitas dan lingkungan juga sudah membudaya, tapi dengan jam belajar anak-anak di sekolah masih seperti sekarang, tentu akan repot juga mereka melakukan aktivitas di pusat-pusat komunitas yg disediakan itu ya?
JAROT/ Kayaknya kita perlu bicarakan juga dengan Kementerian Pendidikan. Bang Anies tentu punya konsep pendidikan alternatif agar jam pelajaran anak-anak tidak terlalu panjang. Kita dulu hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam di sekolah tapi materi yang diperoleh sangat memadai kan?
ANIES/ Sebetulnya baik juga untuk tidak membebani anak-anak dengan segudang mata pelajaran seperti sekarang. Kedua sisi otak anak-anak kita perlu dilatih sejak dini. Fasilitas komunitas dan konsep dinamika lingkungan yang kita bicarakan akan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan itu. Mungkin nanti perlu kita bicarakan saja dengan Menteri yang sekarang. Sebab sejatinya sistem pendidikan sendiri perlu terus dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Biarlah kita mengambil alih tanggung jawab untuk masyarakat Jakarta sebagai uji-cobanya.
AHOK/ Akur, mas Anies. Jika berhasil tentu bisa disempurnakan dan diterapkan di daerah yang lain.
JAROT/ Ada hal lain yg tak kalah penting, koh Ahok. Masyarakat kita sangat beragam dilihat dari status sosial, ekonomi, bahkan prilaku bermasyarakatnya. Semua fasilitas publik yg telah susah payah diadakan itu bisa sia-sia jika disalah-gunakan oleh mereka yang kurang memahami ataupun tidak bertanggung-jawab. Misalnya soal pedesterian. Jangan sampai nanti dipenuhi kaki lima dan parkir kendaraan lagi.
SILVI/ Kita memang perlu memikirkan soal konsep city management yang lebih baik, koh Ahok. Rasanya Jakarta perlu mengembangkan semacam city manager yang menangani per wilayah. Tugasnya memastikan segala sesuatu di kawasan tanggung-jawabnya berjalan sesuai ketentuan.
