Sejuta KTP yang dicanangkan Teman Ahok, kemarin telah terlampaui. Sungguh ikhtiar dan kesungguhan kerja yang luar biasa dari sekumpulan anak muda yang ingin memperjuangkan Ahok dapat maju melalui jalur independen tanpa tersandera 'hutang politik'. Ketika itu, seperti lazim terjadi selama ini, hampir semua partai politik mencla-mencle menyatakan dukungan. Aroma 'busuk' merebak dimana-mana bahkan Ahok 'terancam' tak memiliki kendaraan untuk maju pada Pilkada 2017 nanti.
Hanya Nasdem yang menyatakan dukungan tanpa syarat. Tapi jumlah kursi DPRD yang dikuasainya tak cukup. Hingga akhirnya Ahok bersama Teman Ahok-nya menetapkan tekad menggalang dukungan langsung masyarakat ibukota agar memenuhi syarat tanpa usungan parpol.
PDIP pun 'tersinggung dan tak merelakan' Djarot Saiful Hidayat, kader yang dipasangkannya mendampingi Ahok ketika resmi mengambil alih posisi Gubernur DKI setelah ditinggalkan Joko Widodo yang terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014 lalu.
Ahok tak menggubris. Ia menawarkan kepada Heru Budi Hartono - pegawai negeri karir di kantor Pemerintah Daerah DKI Jakarta - posisi calon Wakil Gubernur via jalur independen.
Sejak itu, intrik, godaan, bahkan teror silih berganti menerpanya. Tak hanya dari para petugas partai-partai yang 'marah dan panik' karena sikap dan pilihan Ahok menyebabkan popularitas mereka yang selama ini sudah tak bagus semakin terpuruk, tapi juga dari pihak-pihak lainnya. Komisi Pemilihan Umum DKI saja beberapa kali menuai kecaman publik karena mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru cenderung 'mempersulit' ketimbang 'membantu dan memudahkan' upayanya. Belum lagi 'goyangan-goyangan' melalui aktivitas hariannya menjalankan tugas pokok dan fungsi Gubernur. Soal pintu air yang macet, sampah kabel bekas yang menyumbat saluran, perlawanan terhadap berbagai upaya penertiban (diantaranya jalur hijau Kalijodo) maupun pembangunan (diantaranya pembelian RS Sumber Waras), sampai dugaan korupsi dan kolusi yang dilakoni pengusaha reklamasi dengan anggota DPRD untuk 'mengganjal' rencananya menetapkan besaran kontribusi yang harus diserahkan pengembang bagi kepentingan masyarakat luas Jakarta.
Sesungguhnya berbagai 'provokasi' yang dilancarkan 'lawan-lawannya' itu juga memberi manfaat buat bangsa ini untuk memperbaiki berbagai praktek tata kelola yang selama ini 'salah kaprah'. Misalnya seperti 'kesemena-menaan' BPK menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan KPK baru-baru ini yang mengesampingkan temuan final BPK soal kerugian negara pada proses pembelian RS Sumber Waras - sebaliknya malah menyatakan tak ada tindak korupsi yang dilakukan Ahok disana - telah mengingatkan bangsa ini untuk perlu meninjau ulang kekuasaan dan sistem pengawasan yang harus diberlakukan kepada lembaga pemeriksa keuangan negara yang titahnya sangat menentukan nasib itu.
Begitu pula kasus tertangkap tangannya praktek suap yang dilakoni pengembang reklamasi kepada anggota DPRD Sanusi. Hal ini telah membuka 'kesempatan' untuk meninjau kembali untung-rugi rencana proyek ambisius Giant Seawall Jakarta itu. Keputusan moratorium yang ditetapkan pemerintah pusat (Menteri Koordinator Perekonomian dan Maritim) sehingga pelaksanaan proyek perlu ditunda sementara membuka peluang berbagai departemen terkait dapat melakukan kajian ulang, adalah salah satu hikmahnya. Kita tahu reklamasi itu sebelumnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden di era Soeharto dan Orde Baru nya yang bertabur praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Tapi pada kasus terakhir (reklamasi pantai utara Jakarta) yang diuraikan di atas itu pula 'bola liar' mulai menggelinding!
Ahok memang tersandera di kanan-kiri untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan Jakarta. Proses dan administrasi penyusunan anggaran tak mudah dilakukannya. Bahkan berulang kali tersiar berita para wakil rakyat yang duduk di DPRD yang semestinya menjadi mitra kerja Gubernur malah cenderung mempersulit dan menghalangi. Ahok kemudian mencoba mencari terobosan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta membiayai sejumlah proyek yang perlu dikerjakan. Sebagian terlibat karena ia 'menagih' kewajiban yang selama ini mereka abaikan dan belum dilunasi. Tapi ada pula yang terlibat karena Ahok menggunakan 'hak deskresi'-nya, meminta sejumlah pengusaha yang berkepentingan dengan pengembangan wilayah reklamasi membiayai proyek-proyek yang dibutuhkan dan menjanjikan untuk mem-barter-nya dengan besaran kontribusi yang akan ditetapkan nanti.
Bagaimanapun, disini Ahok agaknya kebablasan. Soal besaran kontribusi yang legalitasnya akan diturunkan melalui Peraturan Daerah itu sesungguhnya bukan sebuah kepastian. Ahok memang bertekad memperjuangkan 'maksud baiknya' itu. Tapi menggunakannya sebagai penawar di meja perundingan kepada pengembang yang diminta membiayai 13 proyek pemerintahannya, suka tidak suka, telah mengedepankan sikap 'otoriter'-nya. Bagaimana jika karena satu dan lain hal keinginannya tersebut tak terlaksana? Bagaimanapun tentu tak ada perusahaan komersial yang rela mengikhlaskan biaya ratusan miliar yang telah mereka keluarkan begitu saja tanpa manfaat bisnis.
Kekhawatiran itu menjadi nyata ketika KPK menciduk suap-menyuap yang melibatkan Mohamad Sanusi (DPRD DKI), Ariesman Widjaja (Agung Podomoro Land), dan Trinanda Prihantoro (anak buah Ariesman) dalam rangka menawar besaran kontribusi yang akan di-perda-kan. Buntutnya, penyusunan dan penetapan Perda itu sendiri ditunda hingga 2019. Terlepas dari tindak kriminal yang dilakukan pemimpinnya, ketidak jelasan jumlah kontribusi yang dapat dikompensasikan kepada 'pengeluaran yang 'dipalak' Ahok di depan, sudah barang tentu akan menyisakan persoalan tersendiri.
