Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat melalui pemilu baik untuk memilih presiden dan wakil presiden, kepala daerah, DPR, walikota, DPD, bahkan sampai lurah dan ketua RT pun dipilih berdasarkan suara terbanyak dan itulah yang namanya demokrasi, bahkan banyak negara lain yang memuji Indonesia dengan sistem demokrasinya yang bisa dibilang maju, tetapi apakah benar seperti itu? mari simak realitanya.
Demokrasi bisa dikatakan maju jika semua elemen penyusunnya berjalan dengan baik dan terbaik, adapaun elemen demokrasi yaitu pemilih dan dipilih.
1. pemilih, merupakan warga negara yang sudah berusia minimal 17thn dan telah melakukan perekaman identitas di dukcapil tempat tinggal dengan bukti e-ktp atau suket. Akan tetapi saat ini tidak semua WNI yang telah memiliki KTP terdaptar sebagai pemilih tetap, entah karena tidak updatenya data kependudukan atau faktor lainnya.
2. dipilih, merupakan WNI yang menjadi kandidat untuk dipilih oleh pemilih tetap yang pencalonannya bisa dari partai politik maupun jalur independen dan telah melalui proses verifikasi oleh KPU dan sah secara Undang Undang untuk dipilih dalam gelaran pemilu.
kalau kita berkaca pada elemen demokrasi tentu bisa dikatakan demokrasi Indonesia sudah berjalan semestinya, namun perlu diingat bahwa berjalan dengan semestinya bukan berarti yang terbaik untuk Indonesia sebab dalam praktiknya masih banyak dijumpai kelemahan-kelamahan demokrasi kita yaitu:
1. calon yang diusung partai maupun independen lebih menonjolkan popularitas dibandingkan dengan kapabilitas sehingga banyak yang kita jumpai calon-calon itu merupakan selebriti atau artis bukan dari kalangan yang kita anggap ( ahlinya ) walaupun tidak semua partai seperti itu,tetapi dengan ini saja membuktikan bahwa tidak semua partai mementingkan kapabilitas melainkan popularitas.
2. pemilih sendiri sebetulnya tidak terlalu mengetahui kapasitas yang akan dipilihnya dan cenderung memilih calon yang memberikan keuntungan ( money politic) sehingga suara terbanyak belum tentu terbaik berdasarkan kapasitasnya.
jika kita berkaca pada realita dilapangan, jangan heran bahwa pemimpin terpilih bukan yang terbaik dan bahkan ada  saja  pemimpin yang kebijakannya justru tidak memihak rakyat dan itu disebabkan kecacatan  elemen demokrasi kita yang memang kesalahan bersama, pemilih yang memilih berdasarkan uang dan pencalonan yang lebih mementingkan popularitas dibandingkan kapasitasnya atau lebih lengkapnya yaitu disebut politik kepentingan, bukan politik kerakyatan.
