Tahun 2020, di Mana Borok Pemerintah Kian Terbongkar

Kasus penyelundupan Harley oleh Bos garuda membuka sedikit demi sedikit tabir yang menutupi borok pemerintah selama ini, perlahan tapi pasti kasus-kasus besar yang terjadi pada pemerintah semakin bermunculan kepermukaan dengan nilai kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah dan telah terjadi sejak lama, kasus ini mengingatku pada kasus besar pemerintah pada zaman presiden SBY yaitu kasus Bank Century dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 7,4 Triliun.

Kini kasus besar satu-persatu mulai terungkap, sebut saja Kasus Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp 13 Triliun per Agustus 2019. Belum selesai kasus Jiwasraya kini muncul lagi kasus besar lainnya yaitu ASABRI dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp 10 Triliun. kedua kasus ini sama-sama telah terjadi sejak lama dan baru ketahuan atau baru dikasuskan tahun 2020 ini.

saya tidak habis pikir betapa bobroknya sistem pengelolaan pemerintah dalam hal ini BUMN, bagaimana bisa perusahaan negara segitu leluasanya melakukan aktifitas yang melanggar Undang-Undang hingga begitu lama? apakah pemerintah tidak punya lembaga pengawas untuk BUMN? apakah pemerintah tidak punya lembaga untuk melakukan penindakan atas temuan-temuan tidak wajar? sehingga aktifitas melanggar itu tetap ada hingga kasusnya benar-benar viral tahun 2020 ini. 

Yang dirugikan dari kasus ini bukan hanya negara melainkan jutaan rakyat Indonesia yang telah menjadi anggota atau nasabah asuransi Jiwasraya dan juga anggota-anggota TNI POLRI yang diwajibkan ikut program asuransi sosial dan pensiun ASABRI.

Setiap kasus besar pasti melibatkan kongkalikong oknum-oknum yang maruk duit hingga melupakan sumpah jabatan dan aturan perundang-undangan. 

Tidak jarang oknum ini merupakan seseorang yang memiliki kekuatan baik finansial juga politik, sehingga tidak ada satupun lembaga yang berani mengusik mereka selama ini sampai terungkap ke publik tahun 2020.

Pengawasan dan penindakan pemerintah terhadap tata kelola lembaga pemerintah saat ini sangat rendah sehingga sangat memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan pada lembaga pemerintah seperti BUMN dan lembaga lainnya. 

Pemerintah Indonesia memiliki banyak perusahaan BUMN dari berbagai sektor yang harus segera dilakukan audit mendalam untuk mengetahui apakah BUMN itu sehat atau sakit yang diakibatkan oleh oknum.

Saya yakin Jiwasraya dan asabri bukanlah akhir dari borok pemerintah yang terungkap, masih besar kemungkinan ada BUMN atau lembaga lain yang juga memiliki kondisi sama, menyebabkan sebagian BUMN selalu menelan kerugian tiap tahun sehingga selalu disuntik dana dari pemerintah dan terus beroperasi hingga sekarang, dan juga banyak Anggaran pemerintah yang dikeluarkan tanpa pengawasan pengelolaan yang ketat.

Salah satu contohnya adalah program dana desa, silahkan lihat desa-desa tempat kalian tinggal apakah semakin maju dan sejahtra, atau malah tidak ada perbedaan yang mencolok saat sebelum adanya dana desa, kalian bisa nilai sendiri.

Bagaiamana kasus-kasus besar ini diselesaikan pemerintah akan menjadi sebuah keputusan yang besar bagi sejarah Indonesia pasca reformasi, apakah pemerintah bisa dipercaya, apakah pemerintah mampu, dan apakah pemerintah serius dalam menyelesaikan kasus ini, tentu akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik pada pemerintah saat ini.

Sesungguhnya kalau pemerintah betul-betul manjalankan tata kelola pemerintahannya sesuai amantan undang-undang, saya yakin 100% Indonesia akan menjadi negara maju dan sejahtra.