Imbas dari perang dagang, 33 perusahaan memilih keluar dari Tiongkok guna menghindari dampak negatif dari perseteruan Trump melawan Xi Jin Ping. Ke 33 perusahaan tersebut hengkah ke kawasan Asia Tenggara (ASEAN), namun sayang tak satupun dari antaranya memilih berlabuh ke Indonesia.
23 perusahaan memilih pindah dan mendirikan bisnis di Vietnam, sisanya 10 perusahaan mendirikan perusahaan di Thailand, Kamboja dan Malaysia. Ada apa gerangan? Bukankah Indonesia sebagai negara yang berpenduduk terpadat di Asia Tenggara harusnya menjadikan Indonesia bagi perusahaan tersebut sebagai tujuan utama dalam mendirikan usahanya?
Tak hanya dari Tiongkok, sebanyak 73 perusahaan juga keluar dari Jepang. 43 perusahaan memilih Vietnam, 11 ke Thailand dan Filipina, dan hanya 10 perusahaan memilih bernaung di Indonesia. Dari sudut pandang bisnis dan ekonomi, hal ini sangat disayangkan sebab Indonesia sangat membutuhkan para perusahaan tersebut berinvestasi di Indonesia apalagi mayoritas perusahaan tersebut adalah perusahaan berbasis Informasi dan Teknologi.
Kenyataan ini bukan tanpa alasan. Para investor selalu melihat dan menganalisis secara jeli dari berbagai bidang tentang kondisi suatu negara sebelum memutuskan dimana dia akan menanamkan investasinya. Ada berbagai sudut pandang, mulai dari ekonomi, geografi, kondisi keamanan dan stabilitas, perizinan, pajak hingga biaya tenaga kerja.
Masalah Keamanan dan Stabilitas
Faktor keamanan selalu menjadi pertimbangan utama para investor dalam melancarkan usahanya. Jika keamanan suatu negara baik dan kondusif serta stabil, maka para investor cenderung tidak ragu dalam berinvestasi. Kondisi aman dapat dilihat dari tidak adanya demonstrasi para pekerja di sana. Keadaan ini berbanding terbalik dengan Indonesia, buruh kerap melancarkan demonstrasi, terutama soal kenaikan upah setiap menjelang akhir tahun.
Akhir-akhir ini Indonesia juga disibukkan dengan berbagai aksi yang menguras energi. Mulai dari aksi 21-22 Mei 2019 yang disorot oleh berbagai negara hingga aksi massa dan rasisme terhadap Papua. Situasi ini jelas membuat para Investor menomor sekiankan Indonesia sebagai tujuan investasinya. Investor butuh stabilitas dan keamanan untuk menjaga aset dan investasinya kedepannya.
Masalah Perizinan
Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, masalah perizinan sempat menjadi primadona dan trend yang menarik perhatian. Dalam berbagai pidatonya, Jokowi selalu menekankan penyederhanaan sistem perizinan, terutama soal usaha, industri dan Investasi. Meski sudah disederhanakan, ternyata upaya sederhana yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi belum cukup menarik perhatian Investor.
Vietnam bahkan bisa melakukan lebih baik dan lebih cepat. Jika di Indonesia bisa lebih dari 6 bulan untuk mendapatkan izin, di Vietnam hanya butuh 2 bulan saja maka izin untuk berinvestasi dan berusaha sudah didapatkan dengan berbagai jaminan dan paket komplitnya. Masalah izin selalu menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan investasinya. Semakin cepat pengurusan perizinan dalam suatu negara, maka semakin banyak investor yang berminat untuk bekerja sama dengan negara tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika urusan perizinan semakin lama dalam suatu negara, maka investor akan berpikir ulang berkali-kali untuk berinvestasi dinegara tersebut.
Berdasarkan data dari EODB (Easy of Doing Business), Vietnam menempati peringkat lebih tinggi dari Indonesia soal kemudahan berinvestasi. Vietnam berada di urutan 69 dari 190 negara yang diperingkatkan, sedangkan Indonesia berada di urutan 73.
Lokasi Geografis
Secara geografis, Vietnam terletak di pinggiran Laut Cina Selatan serta berbatasan langsung dengan Tiongkok. Lokasi ini juga lebih dekat dengan Jepang dan Korea Selatan sehingga jarang para investor dari Asia Timur lebih dekat ke Vietnam ketimbang memilih Indonesia dengan jarak hampir dua kali lipat.
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor pertimbangan investor dalam memilih negara tujuan investasinya. Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan perekonomian Vietnam jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai angka 6,56%, sedangkan Indonesia hanya mencapai 5,04%. Padahal, dalam kondisi yang sama, tingkat konsumsi Indonesia termasuk tinggi karena jumlah penduduk Indonesia dua kali lipat dari jumlah penduduk Vietnam.
Ongkos Investasi dan Biaya Tenaga Kerja
Biaya investasi dan tenaga kerja tentu juga menjadi pertimbangan bagi para investor dalam menentukan keputusannya dalam berinvestasi. Jangan sampai tingkat produktivitas berbanding negatif dengan cost yang dikeluarkan agar tidak mengakibatkan kerugian.Â
Vietnam menawarkan iklim investasi dari cost yang lebih murah dibanding Indonesia. Lahan di Vietnam dikuasai oleh negara sehingga tidak ada lagi proses ganti rugi lahan kepada masyarakat di sana. Sebagai perbandingan saja dimasing-masing ibukota negara, biaya investasi di kota Ho Chi Minh lebih murah jika dibandingkan dengan Jakarta.
Biaya sewa kantor Grade A di Ho Chi Minh memakan biaya rata-rata 17 Dolar AS perbulan, sedangkan biaya sewa kantor grade A di Jakarta memakan biaya hingga 50 Dolar AS perbulannya. Biaya sewa kantor yang 3 kali lebih murah ini jelas membuat para investor lebih memilih Vietnam yang 3 kali lebih murah dibandingkan dengan Jakarta.
Dari sektor biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja di Vietnam lebih murah dibandingkan dengan Indonesia. Biaya kerja di Ho Chi Minh pertahunnya rata-rata 3.673 Dollar AS pertahunnya, sedangkan di Jakarta lebih mahal hampir dua kali lipat sekitar 4.421 Dollar AS pertahun.Â
Biaya tenaga kerja ini juga berhubungan erat dengan produktivitas. Meski upah di Vietnam lebih rendah dari Indonesia, tetapi produktivitas Indonesia tetap kalah jauh jika dibanding Vietnam. Biaya tenaga kerja yang sangat mahal ini sedikit banyak bisa mengurangi beban investor dalam menanamkan usahanya dengan harapan efektivitas dan efisiensi.
Beban pajak
Faktor berikutnya yang selalu menjadi pertimbangan adalah soal Pajak karena Pajak merupakan kewajiban dari Investor saat berekspansi ke sebuah negara yang harus dibayar. Beban pajak di Vietnam lebih murah jika dibandingkan dengan Indonesia. Untuk PPH Badan saja, Vietnam hanya mematok 20% sedangkan Indonesia menetapkan sebesar 25%. Meski PPNnya sama-sama 10%, tetapi Vietnam memberikan berbagai macam insentif pajak misalnya seperti pengurangan pajak, penyewaan dan penggunaan lawan.
Vietnam juga mengizinkan para investor menjadi bagian dari free trade agreement sehingga para Investor tidak perlu membayar bea keluar dan masuk lagi saat melakukan penjualan keluar negeri, berbeda dengan Indonesia yang selalu menetapkan tarif impor meskipun yang melakukan impor adalah para investor yang berinvestasi di Indonesia.Â
Indonesia sudah jauh tertinggal dari Vietnam soal keterbukaan dan kesempatan untuk berinvestasi. Ibaratnya, Vietnam membuka karpet merah lebar-lebar kepada para investor yang hengkang dari Asia Timur, sedangkan Indonesia masih disibukkan dengan berbagai kemelut yang terjadi di dalam negara Indonesia sendiri.Â
Indonesia bukannya jalan ditempat, tetapi kenyataannya Vietnam berlari lebih cepat dengan segala persiapannya. Aktivitas investasi di era pemerintahan Presiden Jokowi memang sudah berubah dan berbenah banyak terutama dalam birokrasi investasinya, tetapi ingat negara lain juga melakukan hal yang sama. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan oleh presiden Jokowi nampaknya masih belum seksi bagi para investor sehingga Vietnam masih menjadi pilihan pertama bagi para investor.
Perlu upaya serius dari pemerintah terutama di tengah badai resesi ekonomi dunia saat ini yang sedang mengguncang dunia. Untuk mengatasi resesi tersebut, salah satu cara terbaik adalah mengundang para investor masuk ke Indonesia.Â
Agar mereka mau masuk ke Indonesia, perlu kita persiapkan iklim investasi yang sangat ramah kepada para investor, memangkas regulasi yang menghambat investasi, identifikasi perizinan yang tidak diperlukan serta rekomendasi berbagai pihak terkait dengan investasi. Kita sudah jauh tertinggal, sudah saatnya kita berlari, mengejar dan melewati Vietnam sebagai negara terbaik soal Investasi minimal di Asia Tenggara.
