Bisa dipastikan suasana menjadi gegap gempita manakala pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Suara kegaduhan masyarakat, politisi, para pakar berbagai disiplin ilmu, mahasiswa, buruh pengusaha, para pedagang, sopir angkutan, tukang bakso sampai pengojek baik yang kontra maupun yang mendukung kebijakan pemerntah itu, semuanya bergema ikut nimbrung
Bagi yang berpikir jernih dengan relung hati tentu dapat memaklumi dan turut merasakan gejolak yang timbul diberbagai lapisan masyarakat akibat dampak dari kebijakan kenaikan BBM, khususnya masyarakat kita yang kurang beruntung karena merekalah yang secara langsung merasakan imbasnya
Gejolak seperti ini bukan kali ini saja terjadi, tetapi hampir dialami di setiap masa pemerintahan siapapun. Tak terkecuali pada masa orde baru. Hanya bedanya pada masa orde baru, masyarakat kita masih dibelenggu dan tidak diberikan ruang sebebas melakukan unjuk rasa pada era kebebasan reformasi seperti saat ini. Di era orde baru memprotes kebijakan pemerintah itu suatu hal yang tabu, sehingga pada masa itu gejolak yangtimbul dikalangan masyarakat dapat diredam dan diminimalisir oleh penguasa.
Celakanya, pada era reformasi ini isu kenaikan harga BBM sudah beralih menjadi bahan komoditi politik yang sangat menarik, dan menggiurkan untuk diperbincangkan bahkan dapat dijadikan peluru dalam menghantam lawan politiknya. Terlebih lagi kalau isu ini sudah merebah ke kalayak bawah tentu akan menjadi senjata ampuh bagi siapapun yang menggunakan.
Masyarakat awam umumnya kurang memahami bagaimana peliknya menentukan harga BBM didalam negeri, karena banyak dipengaruhi oleh berapa faktor, misalnya kurs mata, harga BBM dipasaran internasional, gejolak politik dll. Kita sering mendengar ketika harga BBM dipasaran internasional naik, pemerintah kita kelabakan menambal APBN untuk subsidi, sebaliknya manakala harga turun, pemerintah juga menjerit karena pasokan pundi pundi keuangan negara berkurang, sehingga kedodoran.
Menyikapi kejadian ini tentu timbul pertanyaanlantas harga pasaran internasional yang mana yang diharapkan oleh pemerintah ?. Harga naik salah, harga rendahpun tidak menarik. Orang awam pada umumnya berpikir secara sederhana, logikanya harga minyak dipasaran internasional turun, seharusnya harga dalam negeri juga turun setidaknya stabil, bukan malah dinaikan. Kekurang pahaman tersebut, pada akhirnya memicu timbulnya ketidak puasan, manakala pemerintah bermaksud mengurangi beaya subsidi BBM, atau dapat diartikan kenaikan harga BBM.
Kita selama ini sudah terbiasa merasakan nikmatnya menerima subsidi. Oleh sebab itu siapapun orangnya dan dari strata manapun kalau diminta pendapatnya soal kenaikan BBM pasti serta mertaakan melolak, karena BBM naik berarti sebagian kenikmatan mereka akan terkikis.
Seharusnya masalah ini bisa dihindari, jika pemerintah mempunyai kemauan kuat dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat secara gamblang jujur dan terbuka dengan bahasa yang lugas agar mudah dimengerti dan dicerna oleh orang awam.Bukan malah meluncurkan isu baru dengan maksud untuk mengalihkan isu yang sedang bergejolak, misalnya tentang rencana pemberantasanmafia migas, meski realita hanya sebatas wacana dan masih di awang awang.
Dinegara ini tidak kekurangan pakardan pengamat yang ahli dibidang ini, tapi sayangnya sebagian dari mereka kurang peduli atau enggan menularkan keahliannya kepada masyarakat. Tetapi ironisnya sebagian dari mereka kadang justru menggunakan keahliannya untuk mengelabuhi masyarakat atau bahkan tidak segan menggadaikan disiplin keilmuannya untuk dagangan politik dengan tujuan mencapai kepentingan pribadi atau golongannya. Ambil contoh, ketika mereka yang ahli dan mengerti permasalahan BBM berada diluar pemerintahan, maka mereka dengan berbagai cara dan argumen berdebat habis habisan sampai berbuih buih, yang penting dapat menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikan BBM.Jika sudah demikian maka dalih sebagus apapunyang dikemukakan oleh pemerintah pasti akan dilibas tanpa ampun. Sebaliknya manakala mereka sudah duduk di dalam pemerintahan, maka mereka mencari seribu satu alasan demi menggolkan keinginan penguasa. Pada akhirnya giliran masyarakat yang menjadi korban dari petualangan pakar pakar yang sudah terkontaminasi ambisi kekuasaan.
Sebenarnya masyarakat kita mau medengar dan mudah diajak bicara, mereka akan dengan senang hati dan memahami kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah, asal masyarakat diberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya maksud dan tujuan dikeluarkan kebijakan tersebut, bukan hanya sekadar tukar guling yang hanya besifat instan, BBM naik masyarakat disumpal dengan imbalan. Sehingga langkah ini tetap tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Jika cara cara ini terus dilakukan oleh pemerintahan siapapun, maka setiap pemerintah berniat menaikan harga BBM, disaat itu pula demo tumbuh dan tak kunjung padam.
Banyak kalangan masyarakat yang menginginkan agar pemeritah melalui jajaran terkait maumembuka dan menjelaskan ke publik secara benar dan transparan, seberapa besar biaya untuk memproduksi per liter BBM. Hal ini penting untuk dibeberkan, agar publik bisa menghitung kebenaran subsidi yang telah digelontorkan oleh pemerintah. Namun tampaknya jawaban tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan publik. Sementara pendapat antara sesama pengamat perminyakan atau ekonom dalam mengkalkulasikan biaya produksi sering berbeda, sehingga menambah runjam permasalahan.
Oleh karenanya wajarlah jika masyarakat selalu merespon dengan cara masing masing termasuk unjuk rasa mana kala pemerintah mengambil kebijakan menaikan harga BBM. Hal ini dikarenakan masyarakat dibuat bingung dan bertanya tanya tanpa mendapatkan kepastian jawaban yang dapat dijadikan pedoman sesuai alam pemikiran mereka. Sudah selayaknya pemeritah segera dapat menyikapi hal ini dengan bijak dan seksama.
Mungkin sudah waktunya pemerintah dan akademisi, para pakar perminyakan, politisi, ekonom duduk bersama melepaskan ego dan jubah kualisi atau golongan manapun bersatu padu sepakat untuk dapat merumuskan dan menelorkan kebijakan perminyakan secara benar tepat, sehingga dapat diterapkan demi kemakmuran segenap anak bangsa.
