Sistem Politik dan Pemerintahan Negara-negara Islam

• Saudi Arabia
• Saudi Arabia Merupakan suatu negara dengan bentuk monarki absolut. Sistem pemerintahannya berdasarkan Syari'ah islam dan Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah merupakan konstitusi Arab Saudi yang mana telah ditetapkan menjadi Basic Law of Government pada tahun 1992, yang telah mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara.
• Arab Saudi dipimpin oleh seorang raja yang dipilih berdasarkan garis keturunan, hal ini tertulis dalam pasal 5 Basic Law of Government yang menyatakan kekuasaan kerajaan diwariskan kepada anak dan cucu yang paling mampu dari pendiri Arab Saudi. Contohnya : Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, dimana raja merangkap sebagai panglima tinggi angkatan bersenjata Arab Saudi.
• Pada tanggal 20 Oktober 2006, Raja Abdullah telah mengamandemen pasal ini dengan mengeluarkan UU yang membentuk lembaga suksesi kerajaan (Allegiance Institution), yang terdiri dari anak dan cucu dari Raja Abdul Aziz Al-Saud. Dalam ketentuan baru tersebut, Raja tidak lagi memiliki hak penuh dalam memilih putera mahkota. Raja dapat menominasikan calon putera mahkota, akan tetapi Komite Suksesi akan memilihnya melalui pemungutan suara. Selain itu, bila Raja atau Putera Mahkota berhalangan tetap, maka Komite Suksesi akan membentuk Dewan Pemerintahan Sementara (Transitory Ruling Council) yang beranggotakan lima orang, akan tetapi ketentuan ini akan berlaku apabila Pangeran Sultan naik takhta.
• Ayat 1 dalam UU Saudi Arabia menyatakan bahwa "Kerajaan Arab Saudi adalah Negara Arab Islam, memiliki kedaulatan penuh, Islam sebagai agama resmi, undang-undang dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, Bahasa resminya merupakan bahasa arab dan Ibukotanya Riyadh". Dan dalam ayat 5 dinyatakan bahwa pemerintahan di Arab Saudi adalah Kerajaan atau Monarki. Sedangkan ayat lain menyebutkan tentang landasan bagi sistem pemerintadan di Arab Saudi, lingkungan resmi yang mengaturnya, unsur-unsur fundamental yang mengaturnya, unsur fundamental masyarakat Arab Saudi, prinsip umum ekonomi umum yang dilaksanakan kerajaan, jaminan negara terhadap kebebasandan kehormatan atas kepemilikan khusus, perlindungan atas hak-hak asasi manusia sesuai dengan hukum-hukum syariat islam.
• Dalam menyempurnakan regulasi negara atas dasar syariat Allah, pada tanggal 27 Sya'ban 1412 H yang bertepatan dengan tanggal 1 maret 1992 M, pelayan dua kota suci Raja Fahd bin Abdul Aziz alm. Mengeluarkan UU tentang sistem Pemerintahan, dan permusyawaratan daerah untuk mengatur berbagai macam kehidupan di Kerajaan Arab Saudi.
• Komisi Majelis Syura sendiri terdiri dari :
• Komisi Urusan Keislaman dan Hak Asasi Manusia
• Komisi Urusan Sosial, Keluarga, dan Pemuda
• Komisi Urusan Ekonomi dan Energi
• Komisi Urusan Keamanan
• Komisi Urusan Administrasi, SDM, dan Petisi
• Komisi Urusan Pendidikan dan Riset
• Komisi Urusan Kebudayaan dan Informasi
• Komisi Urusan Luar Negeri
• Komisi Urusan Perairan, Infrastruktur, dan Layanan Umum
• Komisi Urusan Kesehatan dan Lingkungan
• Komisi Urusan Keuangan
• Komisi Transportasi, Telekomunikasi, dan Teknologi Informasi

Administrasi Pemerintahan

Terdiri dari cabinet yang dibentuk pada tahun 1373H/1953M. majelis ini mencakup sejumlah departemen yang berkompeten, seperti : Pertahanan, Lua Negeri, Dalam Negeri, Keuangan, Ekonomi, Perencanaan, Perminyakan, Pertambangan, Kehakiman, Urusan Islam, Wakaf, Dakwah, Bimbingan, Pendidikan dan Pengajaran. Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Informasi, Perdagangan dan Perindustrian, Air dan Listrik, Pertanian, Pekerjaan, Urusan Sosial, Komunikasi dan Teknologi Informasi, Urusan Kota, Pedesaan, Urusan Haji dan Layanan Sipil.

                       

Sistem Peradilan

Peradilan memperoleh Independensi secata penuh dan hukumnya bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Segala urusan syar'I dalam peradilan dirujuk kepada Majelis Peradilan Tinggi yang bertugas meneliti nash-nash peradilan dan hukum hudud dan qisash yang membawa seluruh mahkamah syari'ah yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Lembaga peradilan sendiri terdiri dari :

• Mahkamah Umum
• Mahkamah Khusus
• Lembaga Kasasi
• Notariat

Dinamika Politik Pemerintahan

            Misi reformasi Saudi ada untuk mewakili inti pokok pemerintah, misi tersebut didasarkan pada realisasi aturan islam, implementasi hukum Islam (Syari'ah), mengamalkan kebaikan dan melarang kejahatan, termasuk mereformasi ajaran islam dan memurnikannya dari segala penyimpangan.

            Perkembangan politik pemerintahan di Arab Saudi adalah diadakannya pemilihan umum yang pertama untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk di dewan pemerintahan kota. Hal itu membuktikan, bahawa aka nada perputaran roda reformasi politik di salah satu negara Arab Teluk yang selama ini terbilang konservatif. Pemilu yang diadakan merupakan wujud dari tuntutan yang terus meningkat dari negara tersebut.

            Selain diberlakukannya sistem pemilihan umum, terbukanya peran perempuan dalam kegiatan kenegaraan. Perkembangan politik pemerintahannya berkembang pesat pada saat pemerintahan Abdullah binAbdul Aziz, dimana beliau memperbolehkan perempuan melakukan pembelaan kasus-kasus mereka di ruang pengadilan dalam kasus keluarga, termasuk perceraian dan hak asuh anak. Pemerintah Arab Saudi terkenal dengan sistem pemerintahan patriarki dan sangat ketat memberikan ruang kepada perempuan, yang mana dengan diperbolehkannya peran perempuan, Arab Saudi berencana untuk membuat UU yang memungkinkan wanita berdebat di pengadilan.

Politik Luar Negeri Arab Saudi