Selama Tidak Ada Money Politic, Pemilihan Kepala Daerah (Mungkin) Bisa Berlangsung

Indonesia belum siap dalam menghadapi banyak agenda untuk kepentingan Khalayak ramai tergeser oleh karena Corona. Perputaran ekonomi yang stagnan, regulasi dalam merealisasi berbagai bantuan sosial pun masih perlu banyak koreksi dan evaluasi. Hal ini tentu melibatkan pejabat berwenang termasuk para pemimpin atau kepala daerah yang sedang menjabat dalam situasi genting ini.

Saya sepakat dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla untuk menunda pemilukada ke tahun depan. Pasalnya Corona sudah menyita banyak perhatian dan menguras energy. Jika ditambahkan dengan Pemilihan Kepala Daerah rasanya terlalu beresiko.

Dimana ada uang, disitu ada peluang. Sudah bukan rahasia bahwa kursi -- kursi wakil rakyat masih juga identik dengan money politic. Demi mendulang jumlah suara, banyak hal pernah terekspos pada Pemilukada dimasa lampau. Jangankan masa lalu. 

Sebut saja bantuan UKM yang masih polemic atau BLT lainnya peluang untuk KKN oleh oknum tertentu dengan jabatan tertentu bisa terjadi. Lihat saja bagaimana masyarakat rela berdiri berjam -- jam, berdesak -- desakan dan tidak melakukan protokol kesehatan demi uang. 

Saya sih tidak menyatakan bahwa ini adalah hal yang pasti bahwa pemilukada ditengah situasi pandemic akan bebas dari money politic. Pasti ada. Apalagi ditengah krisis semacam ini. Saya justru menghimbau masyarakat untuk bijaksana dalam melibatkan diri.  

Sebenarnya bagi saya selama tidak ada Money Politic, Pemilihan Kepala Daerah (mungkin) Bisa Berlangsung, Dengan catatan indeks fluktuasi korban sembuh dan korban meninggal terjadi perubahan yang signifikan. 

Tentu saja Vaksin Merah Putih harus tersedia bagi para pengurus KPU, TPS bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Adalah lebih baik kita membaca situasi yang bermartabat untuk dapat menentukan pemimpin kita dimasa depan.

Keinginan untuk menonjolkan diri dan meraup jumlah suara tanpa jalur yang seharusnya inilah yang harus terlebih dahulu dipangkas. Baik secara fisik maupun secara virtual. Namun bila agenda pemilihan kepala daerah tetap diselenggarakan, ijinkan saya mewakili kaum awam mengajukan pertanyaan

Sudah siapkah kita untuk saling memantau situasi politik ditengah kemelut? Dapatkah  para pengawas keuangan memantau ketidakberesan dalam cash-flow rekening seseorang?

Bagi saya akan ada beberapa peluang terjadinya tindak kriminal yang melibatkan banyak orang. Sebagai contoh akan ada transfer dana dalam jumlah besar kepada beberapa orang yang bertanggungjawab untuk mensukseskan tim tertentu dalam Pemilukada. Sudah siapkah pihak terkait untuk mensinyalir hal ini?

Selain itu bisa jadi banyak kesalahan dalam pendataan dan juga penyalahgunaan data otentik dari calon pemilih. Apakah mereka sekarang ini sudah mati? masih di isolasi?, atau mungkin tidak berada di tempat  karena satu dan lain hal? PSBB yang diterapkan juga menimbulkan ambiguitas untuk menjalankan pengawasan yang baik dalam pemilukada.