Mohon tunggu...
Rut Sri Wahyuningsih
Rut Sri Wahyuningsih Mohon Tunggu... Penulis - Editor. Redpel Lensamedianews. Admin Fanpage Muslimahtimes

Belajar sepanjang hayat. Kesempurnaan hanya milik Allah swt

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Apakah Pindah Ibu Kota Semudah Pindah Kos?

26 Januari 2022   22:16 Diperbarui: 26 Januari 2022   22:26 221
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: desain pribadi/pixellab

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro sebelumnya menyatakan pembangunan IKN membutuhkan anggaran Rp 45 triliun untuk tahap pertama. Kebutuhan itu telah dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Terakhir malah menggunakan dana PEN yang sedianya untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Jika dana APBN untuk membiayai rakyat dikatakan beban, lantas untuk pemindahan ibukota apakah tidak lebih membebani?

Terlebih pindah ibukota tak semurah dan semudah pindah kos. Akan ada banyak hal yang harus diperhitungkan, mengapa tidak memilih berkosentrasi saja kepada penanganan pandemi? Satu menteri memperkirakan Omicron, varian baru virus Corona akan membludak di bulan April-Mei, satu menteri yang lain menetapkan satu harga untuk minyak goreng yang rakyat pun sedang berebut, satu menteri lagi sibuk mencabut larangan ekspor batubara dan lain-lain, namun semua tak ada yang seia sekata bahwa yang dibutuhkan rakyat bukan IKN, tapi kesejahteraan yang nyata?

Dari sejak awal rencana pembuatan IKN yang sudah melibatkan asing sebagai dewan penasehat, aroma asing merebak, aroma kapitalisasi di dalamnya juga sudah bisa ditebak. Semua ini bukan untuk kepentingan rakyat, namun pengusaha yang berusaha memuaskan nafsu tamaknya bermain dalam bisnis pembangunan ibukota, dengan green energi teknologi, digitalisasi sistem dan pengarusutamaan opini bahwa ibukota ini adalah ikon kemutakhiran teknologi. 

Namun terasa ironi, ketika keadaan rakyat justru menderita karena banjir, bencana alam, kebutuhan pokok yang langka dan tak terbeli dan pada akhirnya belum terwujud kesejahteraan. Lantas masih pantaskah bicara pemindahan ibukota? Akankah keadaan lebih baik? Kapitalisme tak akan pernah bisa memberikan kebaikan sebab ia dibangun di atas landasan sekuler, memisahkan agama dari kehidupan. 

Hukum manusia yang menjadi penentu kesejahteraan padahal manusia adalah makluk yang lemah dan terbatas. Allah SWT berfirman, "Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS Al Madinah 5:50).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun