Apakah Sesuai dengan Paradigma Pembangunan Pancasila?

Paradigm ini juga dikaitkan dengan cara pandang dari kita semua. Mungkin cara pandangnya berbeda-beda, tetapi disitu akan memunculkan paradigma dari hasil cara pandang. Selain itu, paradigma sebenarnya sudah meliputi tiga elemen yang paling diutamakan, yaitu elemen metodologi, ontology, dan elemen epistemologi. 

Metodologi yang artinya cara mengetahui suatu langkah-langkah yang sistematis, ontology yang artinya "The Theory of being Qua Being" (teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. 

Paradigma juga bisa dijadikan sebagai paradigma pembangunan (dalam ekonomi) dan juga paradigma pembangunan Pancasila (paradigm Pancasila).

 

Apa itu Paradigma Pembangunan?

Pengertian pada paradigma pembangunan sebenarna hampir sama dengan paradigma diatas. Akan tetapi, pngertiannya pada paradigm pembangunan trtuju pada proses pmbangunan (dalam ekonomi). 

Paradigma pembangunan adalah cara berpikir atau pola berpikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang meliputi kerangka dari aspek sosial, politik, ekonomi, pertahanan, budaya, dll. 

Dalam berbangsa, paradigm pembangunan harus berdasarkan dengan Pancasila. Mengapa? Karena dimana wujud dari paradigma pembangunan yang berdasarkan Pancasila adalah pembangunan tidak dilakukan dengan pragmatis. Cara berpikir pembangunan tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Seluruh pembangunan dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara adil.

Paradigma pembangunan tidak hanya berlaku pada Pancasila saja, ini juga brlaku pada Nasional. Paradigma pembangunan ini berisikan anggapan-anggapan dari seluruh masyarakat, karna mungkin berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada paradigma pembangunan ini. 

Paradigma pembangunan ini tidak boleh brsifat pragmatis maupun ideologis. Karena pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan secara mutlak melayani Ideologi trtentu, serta tidak mengabaikan pertimbangan dan mengabaikan manusia nyata. 

Paradigma pembangunan ini juga harus menghormati HAM dan dilaksanakan secara demokratis. Maksudnya tidak boleh mengorbankan manusia nyata dan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka, serta mnghormati martabat bangsa. Ini juga diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, artinya mengutamakan merka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan structural.