Sekitar 2 tahun yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan bahwa jumlah gereja di Indonesia adalah sekitar 61.000 buah (sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/sby-ri-punya-61000-gereja-lebih-banyak-dari-inggris-jerman.html , http://www.tempo.co/read/news/2013/05/31/173484764/SBY-Gereja-di-Indonesia-Lebih-Banyak-dari-Jerman, dan https://www.lintas.me/news/politik-hukum/detakpekanbaru.com/ri-punya-61000-gereja-lebih-banyak-dari-inggris-dan-jerman).
Bahkan, data jumlah gereja tersebut digunakan oleh salah satu kompasioner untuk mematahkan pemikiran adanya praktik intoleransi beragama di Indonesia dengan metode kuantitatif (http://hankam.kompasiana.com/2013/05/22/benarkah-indonesia-sangat-intoleran-pada-kaum-minoritas-562253.html).
Terkait dengan angka 61.000 yang menurutku biasa-biasa saja di negeri Pancasila ini (sebab menurut kolega lamaku di Saudi Arabia yang jelas-jelas adalah negara agama, jumlah rumah ibadah non muslim hampir melampaui mesjid: http://sosbud.kompasiana.com/2014/07/18/toleransi-timbal-balik-664881.html), aku punya analisis sendiri, masih secara kuantitatif  walau dengan beberapa keterbatasan.
Pertama-tama, anggaplah ke 61.000 gedung gereja Protestan + Katolik versi SBY adalah gedung gereja konvensional
Gedung gereja konvensional itu bukan ruko, bukan ruangan besar dalam mal atau bukan gedung/GOR/rumah lainnya yang tak memiliki ciri khas yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut secara reguler dipakai sebagai rumah ibadah/tempat peribadatan umat Kristen/Katolik walau pada kenyataannya tetap dipakai umat Kristen dan/atau umat Katolik secara reguler sebagai rumah ibadah/tempat peribadatan karena berbagai alasan (alasan terbanyak adalah sebagai tempat alternatif karena amat sulitnya mendapat izin resmi membangun gereja dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah). Aku namai saja tempat-tempat alternatif tersebut dengan istilah: "gedung gereja tanpa salib", sebab ciri gedung gereja konvensional yang paling khas adalah adanya salib yang visible dari luar bangunan sehingga anak-anak SD pun tahu kalau bangunan tersebut adalah gedung gereja.
Lagipula, berdasarkan pengalamanku dan peraturan-peraturan yang aku tahu, amat mustahil gedung-gedung gereja tanpa salib ini bisa mendapat izin dan pengakuan dari pemerintah pusat/pemerintah daerah sebagai gedung gereja untuk menyelenggarakan kegiatan peribadatan Kristen/Katolik secara reguler.
Selain itu, tak ada penjelasan apakah SBY atau Kementerian Agama ikut menghitung gedung-gedung gereja tanpa salib ke dalam 61.000 gereja di Indonesia.
Lanjut,
aku asumsikan sebaran 61.000 gedung gereja tersebut mengikuti sebaran masyarakat Indonesia yaitu sekitar 60 persen berada di Pulau Jawa. Maka, jumlah gedung gereja di Pulau Jawa adalah sekitar 36.600. Untuk meminimalisasi error dari asumsi tersebut (sebab persentase agama penduduk di Pulau Jawa tidak sama dengan agama penduduk di Pulau-Pulau di NTT atau Papua atau Sulawesi Utara), maka angka 36.600 aku kalikan setengah menjadi 18.300. Jadi ada sekitar 18.300 gedung gereja konvensional di Pulau Jawa saja.
Lalu aku ambil DKI Jakarta sebagai sampel sebab DKI Jakarta dipandang banyak orang pintar tak hanya sekedar ibu kota negara tapi juga barometer Indonesia dan miniatur Indonesia. Selain itu, persentase jumlah penduduk non muslim dibandingkan seluruh penduduk dalam satu provinsi DKI Jakarta adalah yang terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa (dan Madura).
Jumlah penduduk DKI Jakarta per seluruh penduduk provinsi di Pulau Jawa adalah +/- 0,7 %. (diolah dari http://nasional.news.viva.co.id/news/read/183708-inilah-rincian-penduduk-ri-per-provinsi). Jika 0,7 % dikalikan 18.300 maka didapatkan jumlah gedung gereja di DKI Jakarta adalah 1.280 buah.
