Soal salah input data dari TPS itulah yang dikatakan oleh Prabowo dihadapan media asing yang berkumpul di rumah Kertanegara kemarin. Kesalahan input data dalam Situng KPU inilah yang diminta untuk diperbaiki oleh Prabowo.
Sungguh tak nyana jika soal salah input data seperti ini harus dikabarkan ke media asing secara tertutup di kediaman Prabowo. Dipikirnya media asing tak tahu jika ada kesalahan dalam input data dalam Situng KPU.
Proses input data di dalam Situng KPU ini sifatnya hanya sebagai bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2019. Dengan adanya Situng KPU masyarakat  justru diharapkan untuk ikut memantau  dan melaporkan bila terdapat kesalahan dalam input datanya.
Jika ada kesalahan dalam input data dari TPS, itu bukan sebuah bentuk kecurangan. Hal ini juga sudah dikatakan oleh Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilu yang mengawasi kerja KPU.
Lagipula Situng KPU ini bukan perhitungan resmi hasil pilpres. Hasil pilpres tetap akan dihitung secara manual berdasarkan pada rekapitulasi suara yang dilakukan secara berjenjang. Jadi jika ada kesalahan dalam Situng KPU, tak akan berpengaruh apapun terhadap hasil perhitungan resmi yang manual dan berjenjang.
Hal-hal seperti ini tentunya sudah dipahami oleh para awak media asing yang sengaja meliput pilpres 2019 di negara kita ini. Langkah Prabowo mengundang mereka untuk membicarakan hal ini tampaknya tidak ada gunanya.
Tetapi inti dari pertemuan itu bukan soal itu. Yang lebih pokok lagi adalah ada atau tidak agenda Prabowo untuk melalukan pengerahan massa jika dinyatakan kalah dalam pilpres 2019 ini? itu yang menjadi inti dari pertemuan mereka.
Sebab jika dilihat dari jawaban Prabowo tentang aksi people power, tampaknya cara inilah yang akan dilakukan oleh Prabowo jika nanti dinyatakan kalah oleh KPU dalam pilpres 2019. Prabowo pesimis akan membawa persoalannya ke MK.  Jadi pengerahan massa  yang akan dilakukannya dengan seolah-olah itu adalah kehendak rakyat dan bukan kehendaknya, sebagaimana dikutip dibawah ini.
"Apa pun yang dilakukan rakyat, itu adalah keputusan rakyat. Saya bukan diktator. Saya tidak akan menyuruh rakyat melakukan ini atau itu. Saya tidak akan menyerukan rakyat untuk turun ke jalan, tapi saya yakin mereka akan melakukannya. Karena jika Anda melihat sejarah, rakyat Indonesia bukan kambing. Mereka tidak akan hanya menerima begitu saja," paparnya. (detiknews, 7/6/2019).
Benarkah akan seperti itu nantinya? Kita tunggu saja biar waktu yang menjawabnya.
Wasaalam,
Podjok pawon, Mei 2019
