Demokrasi Berkualitas, Hasilkan Pemimpin Berkualitas

Demokrasi Indonesia yang dibangun dan di laksanakan selama Pasca Reformasi Tahun 1998, apakah sudah menghasilkan pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang  memiliki kemauan, komitmen untuk membangun masyarakat,  pemimpin yang  memenuhi harapan masyarakat dalam berkarya untuk bangun bangsa, negara dan masyarakat? 

Sampai saat ini, hasil pemilukada yang dilaksanakan belum banyak menunjukan dan menghasilkan   pemimpin yang benar benar berpihak pada masyarakat, belum terlihat pemimpin yang benar benar bekerja untuk masyarakat.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dalam masa jabatan ke dua kalinya ini dapat dikatakan sudah memenuhi harapan masyarakat, memilik kepedulian, sederhana, mau berbaur dengan masyarakat,  dengan tulus bekerja tetapi juga memiliki gagasan gagasan yang solutif.

Sepakat  bahwa demokrasi yang berkualitas pasti menghasilkan  pemimpin yang berkualitas, memiliki integritas, gagasan gagasan yang membangun, sikap dan perilaku yang baik. Baik Pemimpin   Eksekutif maupun Pemimpin Legislatif. 

Apakah sampai saat ini demokrasi yang di bangun dan laksanakan secara bebas sudah dapat dikatakan berkualitas ? 

Sejatinya masih jauh dari harapan yang sesungguhnya.

Jika dicermati kondisi objektif lapangan dalam pelaksanaan pemilukada sebagai wujud demokrasi setiap   kali  pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati dan  Anggota Legislatif ;  faktor   yang paling menentukan seseorang dapat terpilih adalah yang bersangkutan harus memiliki kemampuan logistik, material dan uang yang banyak. 

Dalam kondisi tersebut seseorang figur yang memiliki kapasitas dan kompetensi, yang memiliki kemampuan, memiliki ide dan gagasan sangat sulit untuk meraih kemenangan.

Dengan kata lain jika ingin jadi pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif harus mempunyai uang dan logistitk yang cukup.

Konsep, ide dan gagasan untuk membangun, tidak  lagi menjadi komoditas politik atau jualan politik yang laku di jual dalam setiap kali kampanye di pemilukada.

Peran  uang dalam percaturan politik dirasakan sangat kental, apalagi didukung dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih miskin. Fakta di lapangan menunjukan bahhwa sistem transaksional yang lebih mengemuka dalam setiap proses pemilukada.  Artinya