I hate race discrimination most intensely and in all its manifestations. I have fought it all during my life, I fight it now, and will do so until the end of my days.
Apartheid yaitu politik yang diterapkan orang kulit putih keturunan Eropa dengan membedakan warna kulit terhadap orang kulit berwarna. 1948 hingga 1990-an, pemerintah Afrika Selatan menjalankan kebijakan apartheid, yang saat itu pemerintah Afrika Selatan dikuasai oleh orang kulit putih. Dengan tujuan, guna menjaga dominasi minoritas kulit putih terhadap mayoritas penduduk pribumi atau orang kulit hitam (Hermawan, 2018).
Politik Apartheid dapat dikatakan sebagai politik rasialisme sudah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Daniel Francois Malan. Februari 1991, De Klerk (Presiden Afrika Selatan) menyarankan 3 (tiga) undang-undang yang mengandung unsur diskriminasi dan rasial untuk dihapus. Hal ini bersamaan dengan munculnya reformasi politik di mana-mana. Tiga undang-undang tersebut antara lain (Hermawan, 2018):
- Land Act (1913), merupakan undang-undang dengan mengekang warga kulit hitam untuk mempunyai tanah di area yang sudah diputuskan,
- Urban Areas Act (1923), merupakan undang-undang yang mengontrol separasi tempat tinggal antara warga kulit hitam dengan warga kulit putih,
- Registration Act (1950), merupakan undang-undang yang mewajibkan seluruh warga Afrika Selatan mempunyai surat keterangan pengelompokan. Dalam artian berkelompok berdasarkan ciri-ciri fisik.
Alasan lainnya mengapa De Klerk ingin menghapus ketiga undang-undang rasial tersebut? Penyebabnya adalah kondisi perekonomian Afrika Selatan yang terus menurun sejak dilakukannya embargo ekonomi oleh Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), dan negara-negara persemakmuran Inggris. Bentuk embargo tersebut dari menghentikan penanaman modal di Afrika Selatan, menghentikan kerja sama, dan menurunkan pemasaran ekspor (Hermawan, 2018).
Namun, usaha De Klerk yang ingin menghapus undang-undang rasial itu dihadapkan oleh tantangan dari parlemen kelompok konservatif (sayap kanan). Waktu itu parlemen dipimpin oleh Andries Treunicht. Hal ini dikarenakan, mereka beranggapan warga kulit putih akan tersisih dan warga kulit hitam akan mendapatkan keuntungan yang banyak. 'Tanpa politik yang membedakan warna kulit' menjadi alasan kelompok konservatif menolak gagasan De Klerk. Tak hanya itu, Nelson Mandela sebagai Ketua Partai Kongres Nasional Afrika Selatan (ANC) merasakan pesimis. Alasan Nelson Mandela adalah pada saat itu institusi pemerintah banyak didominasi oleh warga kulit putih, dan hak ikut pemilu warga kulit hitam belum diakui (Hermawan, 2018).
Maret 1992, Referendum pun diadakan. Hasilnya, lebih dari separuh pemilih setuju terkait penghapusan politik Apartheid. Kelompok kulit putih pun sadar, karena jika tidak menghilangkan politik Apartheid, pertumbuhan dan perekonomian Afrika Selatan akan hancur. Mayoritas mereka adalah kelompok wirausaha yang ingin melakukan perdagangan luar negeri secara bebas. Uskup Desmond Tutu juga mendukung penghapusan politik Apartheid, beliau adalah seorang pejuang kulit hitam anti-rasialisme. Uskup berkata jika saja Afrika Selatan masih berkutat pada politik Apartheid, tentu Afrika Selatan akan terus terpinggirkan dari peradaban dunia yang dinamis (Hermawan, 2018).
Keputusan Referendum menamatkan politik Apartheid. Implementasi penghapusan Apartheid baru terlaksana setelah adanya pemilihan umum di semua wilayah Afrika Selatan dari 27 April hingga 2 Mei 1994. Pemilu tersebut menjadi pemilu pertama bagi orang kulit hitam, pasalnya mereka dapat memberikan hak suara dan politiknya. Dan, untuk pertama kalinya, Nelson Mandela sebagai presiden yang berasal dari golongan kulit hitam (Hermawan, 2018).
SUMBER:
1. Hermawan, dkk.2018.Sejarah 3 Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Yudhistira.
2. Wikipedia Ensiklopedia Bebas
