Mohon tunggu...
Jansen Thionardo
Jansen Thionardo Mohon Tunggu... Mafia in The Morning

Penyuka KPOP; terutama BlackPink, Twice, Red Velvet, Itzy, Gfriend, IZ*One, Secret Number, IU, dan Taeyeon (mungkin ada beberapa lagi). "MASIH AMATIRAN"

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Pengakuan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia

17 Agustus 2020   11:55 Diperbarui: 8 Juni 2021   08:31 2891 2 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Pengakuan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia
Pengakuan PBB terhadap Kemerdekaan Indonesia. | Kompas

Meskipun Indonesia telah mendapat pengakuan secara de facto dari banyak negara, seperti Mesir (22 Maret 1946); Lebanon (29 Juni 1947); Suriah (2 Juli 1947); Irak (16 Juli 1947); Arab Saudi (24 September 1947); Afganistan (23 November 1947); Birma (23 November 1947); Inggris (31 Maret 1947); Amerika Serikat (23 April 1947); Yaman (4 Mei 1948); dan Uni Soviet (5 Mei 1948).

Beranjak dari pertemuan PBB pada 21 Januari 1946 perwakilan dari Republik Sosialis Ukraina mengusulkan agar masalah kemerdekaan Indonesia turut dibahas oleh PBB dikarenakan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadikan sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda Dewan Keamanan PBB.

Baca juga: KMB dan Sikap Belanda terhadap Kemerdekaan Indonesia

Upaya ini selanjutnya didukung dengan upaya dari India dan Australia mengajukan sengketa tersebut ke DK PBB pada 28 Juli 1947, pasca aksi militer Belanda terhadap Indonesia pada 21 Juli 1947. Sejak itu masalah sengketa Indonesia-Belanda selalu menjadi perhatian PBB. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi tercatat beberapa badan Perdamaian dibentuk PBB untuk Indonesia, di antaranya sebagai berikut.

1. Komisi Tiga Negara

Komisi Tiga Negara (KTN) terbentuk akibat dari Agresi Militer Belanda 1, yang terdiri dari tiga negara Australia dipilih oleh Indonesia dengan wakil Richard Kirby, Belgia dipilih oleh Belanda dan diwakili oleh Paul Van Zealand, dan Amerika Serikat adalah pihak netral diwakili oleh dr. Frank Graham. KTN berhasil mengantar pihak Indonesia ke meja perundingan Renville.

2. UNCI

UNCI (United Nations Commisions for Indonesia) badan perdamaian ini dibentuk pada tanggal 28 Januari 1949 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut berisi:

  • Belanda harus menghentikan semua operasi militer dan pihak Republik Indonesia diminta untuk menghentikan aktivitas gerilya. Kedua pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali.
  • Pembebasan dengan segera dan tidak bersyarat semua tahanan politik dalam daerah RI oleh Belanda sejak 19 Desember 1948.
  • Belanda harus memberikan kesempatan kepada pemimpin RI untuk kembali ke Yogyakarta dengan segera. Kekuasaan RI di daerah-daerah RI menurut batas-batas Persetujuan Renville dikembalikan kepada RI.

Baca juga: Mengenang Kembali Respons Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

  • Perundingan-perundingan akan dilakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan dasar persetujuan Linggarjati, Persetujuan Renville, dan berdasarkan pembentukan suatu Pemerintah Interim Federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949.
  • Komisi Jasa-Jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia (United Nations for Indonesia atau UNCI). UNCI bertugas untuk membantu melancarkan perundingan-perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah RI, mengamati pemilihan, mengajukan usul mengenai berbagai hal yang dapat membantu tercapainya penyelesaian.

UNCI yang beranggotakan Australia diwakili oleh Chritchley, Belgia diwakili oleh Herremans, dan Amerika Serikat diwakili oleh Merle Coachran berhasil menggiring Indonesia-Belanda ke meja perundingan pada 7 Mei 1949. Perundingan ini dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Perundingan tersebut diawali dengan perundingan pendahuluan di Jakarta pada 17 April 1949. 

Delegasi Indonesia dipimpin Mr. Mohammad Roem. Delegasi Belanda dipimpin Dr. van Royen. Akhirnya pada 7 Mei 1949 tercapai persetujuan. Persetujuan itu dikenal dengan nama "Roem-Royen Statement". Dalam perundingan ini, setiap delegasi mengeluarkan pernyataan sendiri-sendiri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x