We need spirited, energetic and strong young people whose hearts are filled with life, enthusiasm, zeal and dynamism; whose souls are full of ambition, aspiration and vigor and have great goals, rising and aspiring to reach them until they eventually arrive at their destination.
- Hassan Al-Banna
Tahun 1933, Konvensi Montevidio mengeluarkan ketentuan konstitusi mengenai berdirinya sebuah negara. Ketentuan yang harus dipenuhi antara lain terdapat penduduk tetap, wilayah tertentu, dan pemerintah atau selaku penguasa berdaulat. Berkaca pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki makna politis yaitu lahirnya bangsa negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya, keinginan menjadi bangsa yang berdaulat butuh pengakuan dari negara lain. Sebelumnya, 3 (tiga) ketentuan konstitusi adalah syarat hukum internasional terbentuknya suatu negara. Dan pengakuan negara lain tersebut adalah unsur politik atau deklaratif (Hermawan, 2018).
Namun, dalam pasal 3 (tiga) Konvensi Montevidio 1993, menyebutkan bahwa hukum internasional (konstitusi) menganggap kedaulatan sebuah negara tidak ditekankan oleh pengakuan negara lain, eksistensi negara tidak perlu diiringi oleh pengakuan negara lain. Yang berarti, suatu negara tetap mempunyai hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya tanpa harus diakui oleh negara lain. Mengenai hal ini, negara dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya sendiri serta membentuk kekuasaan dan kewenangan pengadilan di dalam negaranya (Hermawan, 2018).
Faktanya bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia telah memperoleh dukungan dari Mesir, India, dan Australia. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa terbentuknya negara Indonesia sudah memperoleh unsur deklaratif (Hermawan, 2018).
MESIR MENGAKUI KEMERDEKAAN INDONESIA
Al-Ikhwan Al-Muslimun pimpinan Syaikh Hasan Al-Banna adalah organisasi Islam di Mesir yang menunjukkan tanggapan positif terkait kemerdekaan Indonesia. Manuver Ikhwanul Muslimin adalah giat menentang kolonialisme Inggris di Mesir. Tentunya manuver ini adalah sebuah gerakan persaudaraan muslim dan mereka aktif mengumpulkan rasa persaudaraan di kalangan umat muslim. Ikhwanul Muslimin membentuk opini dengan memberikan peluang kepada mahasiswa Indonesia di Mesir untuk menulis artikel mengenai kemerdekaan Indonesia, dan kemudian disebarluaskan via media. Media tersebut melalui koran lokal hingga acara tablig akbar. Pemuda-pemuda Mesir juga menanggapi secara positif kemerdekaan Republik Indonesia dengan berunjuk rasa di kedutaan Belanda, Kairo (Hermawan, 2018).
Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Mesir tidak semudah yang dibayangkan, terkait pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Butuh waktu yang panjang dan semangat yang besar. Mesir segera mengirimkan Moh. Abdul Mun'im (Konsul Jenderal) ke Yogyakarta, sesaat menerima berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disebar ke seluruh dunia. Kedatangan Abdul Mun'im sekaligus mewakili dan memikul pesan Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, Abdul Mun'im ditemani oleh Ketut Tantri alias Muriel Pearson. Ketut Tantri adalah seorang wanita Amerika yang turut membantu perjuangan rakyat Indonesia. Sesampainya di Indonesia, segera Abdul Mun'im menemui Presiden Soekarno guna memberitahukan pesan-pesan dari Liga Arab (Hermawan, 2018).
22 Maret 1946, Mesir mengakui kedaulatan negara Indonesia. Ini sebagai hasil dari respons kuat yang ditampilkan oleh Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 7 April 1946, Presiden Soekarno pun mendaratkan delegasi ke Mesir sebagai ucapan terima kasih Indonesia terhadap Mesir. Pengiriman Delegasi Indonesia ke Mesir adalah pengiriman delegasi pertama yang dilakukan negara Indonesia (Hermawan, 2018).
Dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan di Kairo, ini memperkuat pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun, Duta Besar Belanda menunjukkan keberatan saat Perjanjian Persahabatan akan berlangsung. Upaya demi upaya dilakukan oleh Dubes Belanda di Mesir untuk mengacaukan pertemuan Haji Agus Salim dengan pihak Mesir dalam rangka perjanjian persahabatan tersebut. Belanda bersikeras dengan mengatakan Indonesia bukan sebuah negara Republik yang merdeka berdaulat, Indonesia masih dalam kewenangan Belanda. Maka dari itu, setiap tindakan berpolitik Indonesia sebagai negara tidak dibenarkan, harus sepengetahuan dan keikutsertaan pemerintah Belanda. Kemudian, Dubes Belanda mengancam Mesir terkait hubungan ekonomi dan menarik dukungan Mesir mengenai masalah Palestina yang sempat dibawa ke forum PBB (Hermawan, 2018).
Nokrashi, Perdana Menteri Mesir tak cemas sedikit pun terhadap ancaman Dubes Belanda kepada Mesir. Bahkan, Nokrashi menyampaikan jawaban menohok kepada Dubes Belanda, "Sayang sekali, protes Tuan harus kami tolak, karena Mesir adalah negara berdaulat. Dan, sebagai negara yang berlandaskan Islam, harus membantu perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini sebuah kebiasaan bangsa Mesir dan tidak dapat dilupakan" (Hermawan, 2018).
21 Juli 1947, Belanda melaksanakan aksi militernya ke Indonesia. Saat itu, perwakilan Indonesia yang masih berada di Timur Tengah, segera mengabari pemerintah Mesir, wakil-wakil Arab dan Islam di Kairo, serta Sekjen Liga Arab A.R. Azzam Pasha di New York untuk guna menolong Indonesia. Kepala Negara Arab pun berusaha membantu perjuangan Indonesia (Hermawan, 2018).
Kabinet Mesir dengan pimpinan Ahmad Kasyabah Pasha melaksanakan sidang untuk mengulas 'garis hidup' bangsa Indonesia yang saat itu menerima serangan militer Belanda. Pemerintah Mesir sudah menekankan tekad bulat untuk mencermati jalan keluar atas persoalan Indonesia secara adil. Lalu, Duta Belanda dipanggil langsung oleh Menteri Luar Negeri Mesir. 3 Agustus 1947, Belanda telah memberikan tanggapan terhadap Nota Mesir terkait Indonesia. Kemudian, Nota Mesir tersebut diberikan ke Duta Besar Amerika Serikat dan Dewan Keamanan. Dalam Nota Mesir berisi jawaban Pemerintah Belanda yang memperhatikan upaya Mesir untuk memecahkan masalah antara Indonesia dan Belanda (Hermawan, 2018).
Al-Ahram, yaitu media Mesir yang juga ikut menanggapi dengan mengatakan, "Sepertinya Belanda tidak mengindahkan lagi piagam PBB dan berupaya menunjukkan bahwa Dewan Keamanan tak berkutik atas kolonialisme. Apa mungkin Dewan Keamanan PBB mengizinkan aksi Belanda kepada negara baru dan mengambil sepak terjang guna mengakhiri kejadian tersebut." (Hermawan, 2018).
Baca juga : India Ikut Serta Mengakui Kemerdekaan Indonesia
Sementara itu, para buruh Port Said dan Suez melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang akan melalui Terusan Suez. Ternyata kapal-kapal Belanda itu sedang membawa serdadu dan senjata. Sebelumnya, Kantor Penerangan RI telah memberikan informasi dan perintah kepada para buruh. Kapal Volendam adalah salah satu kapal yang langsung diserbu dan diboikot oleh para buruh dan Ikhwanul Muslimin, semenjak kapal tersebut telah datang. Kapal Volendam berisi banyak militan Belanda. Tak hanya itu, buruh-buruh juga menahan kapal-kapal pengangkut barang dan air, yang diduga akan diangkut ke kapal Volendam sebagai stok cadangan (Hermawan, 2018).
Namun, polisi pelabuhan di sana sempat menghalangi ulah yang dilakukan buruh tersebut. Mr. Blackfield seorang konsul Honorer Belanda yang berada di atas kapal Volendam. Direktur perusahaan yang mengelola kapal-kapal Belanda juga ada di pelabuhan itu. Para buruh sempat memukul dan menghina konsul Belanda yang berada di atas kapal Volendam. Merasa dihina, konsul tersebut mengancam akan memprotes dan melaporkannya ke pihak Belanda (Hermawan, 2018).
Amarah para buruh bukan tanpa adanya alasan. Para buruh merasakan iba ketika ada sesuatu yang terjadi oleh rekan-rekan seagama. Siang hingga malam koran dan radio terus menerus menyiarkan informasi mengenai agresi Belanda ke Indonesia. Kemudian, kapal Volendam melanjutkan perjalanan setelah situasi mulai kondusif. Sejak saat itu, ketika ada kapal Belanda yang berlayar melalui terusan Suez akan dilakukan hal yang sama seperti kapal Volendam (Hermawan, 2018).
Afeksi masyarakat Mesir telah mencapai puncaknya, bisa dilihat dari partai-partai dan ormas-ormas yang melakukan rapat umum. Rapat tersebut dihadiri oleh Presiden Tunisia Habib Burguiba, dan Allal Al-Fassi seorang pemimpin Maroko. Rapat tersebut melahirkan satu resolusi yang telah disepakati, yaitu (Hermawan, 2018):
- Memboikot produk-produk buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab.
- Mengakhiri hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Belanda.
- Menutup lapangan terbang dan pelabuhan untuk pesawat dan kapal Belanda di negara-negara Arab.
- Membentuk perangkatan kesehatan guna menyelamatkan korban Agresi Militer Belanda.
SUMBER:
1. Hermawan,dkk.2018.Sejarah 3 Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Yudhistira.
2. Wikipedia Ensiklopedia Bebas
