Dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan di Kairo, ini memperkuat pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun, Duta Besar Belanda menunjukkan keberatan saat Perjanjian Persahabatan akan berlangsung. Upaya demi upaya dilakukan oleh Dubes Belanda di Mesir untuk mengacaukan pertemuan Haji Agus Salim dengan pihak Mesir dalam rangka perjanjian persahabatan tersebut. Belanda bersikeras dengan mengatakan Indonesia bukan sebuah negara Republik yang merdeka berdaulat, Indonesia masih dalam kewenangan Belanda. Maka dari itu, setiap tindakan berpolitik Indonesia sebagai negara tidak dibenarkan, harus sepengetahuan dan keikutsertaan pemerintah Belanda. Kemudian, Dubes Belanda mengancam Mesir terkait hubungan ekonomi dan menarik dukungan Mesir mengenai masalah Palestina yang sempat dibawa ke forum PBB (Hermawan, 2018).
Nokrashi, Perdana Menteri Mesir tak cemas sedikit pun terhadap ancaman Dubes Belanda kepada Mesir. Bahkan, Nokrashi menyampaikan jawaban menohok kepada Dubes Belanda, "Sayang sekali, protes Tuan harus kami tolak, karena Mesir adalah negara berdaulat. Dan, sebagai negara yang berlandaskan Islam, harus membantu perjuangan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Ini sebuah kebiasaan bangsa Mesir dan tidak dapat dilupakan" (Hermawan, 2018).
21 Juli 1947, Belanda melaksanakan aksi militernya ke Indonesia. Saat itu, perwakilan Indonesia yang masih berada di Timur Tengah, segera mengabari pemerintah Mesir, wakil-wakil Arab dan Islam di Kairo, serta Sekjen Liga Arab A.R. Azzam Pasha di New York untuk guna menolong Indonesia. Kepala Negara Arab pun berusaha membantu perjuangan Indonesia (Hermawan, 2018).
Kabinet Mesir dengan pimpinan Ahmad Kasyabah Pasha melaksanakan sidang untuk mengulas 'garis hidup' bangsa Indonesia yang saat itu menerima serangan militer Belanda. Pemerintah Mesir sudah menekankan tekad bulat untuk mencermati jalan keluar atas persoalan Indonesia secara adil. Lalu, Duta Belanda dipanggil langsung oleh Menteri Luar Negeri Mesir. 3 Agustus 1947, Belanda telah memberikan tanggapan terhadap Nota Mesir terkait Indonesia. Kemudian, Nota Mesir tersebut diberikan ke Duta Besar Amerika Serikat dan Dewan Keamanan. Dalam Nota Mesir berisi jawaban Pemerintah Belanda yang memperhatikan upaya Mesir untuk memecahkan masalah antara Indonesia dan Belanda (Hermawan, 2018).
Al-Ahram, yaitu media Mesir yang juga ikut menanggapi dengan mengatakan, "Sepertinya Belanda tidak mengindahkan lagi piagam PBB dan berupaya menunjukkan bahwa Dewan Keamanan tak berkutik atas kolonialisme. Apa mungkin Dewan Keamanan PBB mengizinkan aksi Belanda kepada negara baru dan mengambil sepak terjang guna mengakhiri kejadian tersebut." (Hermawan, 2018).
Baca juga : India Ikut Serta Mengakui Kemerdekaan Indonesia
Sementara itu, para buruh Port Said dan Suez melakukan boikot terhadap kapal-kapal Belanda yang akan melalui Terusan Suez. Ternyata kapal-kapal Belanda itu sedang membawa serdadu dan senjata. Sebelumnya, Kantor Penerangan RI telah memberikan informasi dan perintah kepada para buruh. Kapal Volendam adalah salah satu kapal yang langsung diserbu dan diboikot oleh para buruh dan Ikhwanul Muslimin, semenjak kapal tersebut telah datang. Kapal Volendam berisi banyak militan Belanda. Tak hanya itu, buruh-buruh juga menahan kapal-kapal pengangkut barang dan air, yang diduga akan diangkut ke kapal Volendam sebagai stok cadangan (Hermawan, 2018).
Namun, polisi pelabuhan di sana sempat menghalangi ulah yang dilakukan buruh tersebut. Mr. Blackfield seorang konsul Honorer Belanda yang berada di atas kapal Volendam. Direktur perusahaan yang mengelola kapal-kapal Belanda juga ada di pelabuhan itu. Para buruh sempat memukul dan menghina konsul Belanda yang berada di atas kapal Volendam. Merasa dihina, konsul tersebut mengancam akan memprotes dan melaporkannya ke pihak Belanda (Hermawan, 2018).
Amarah para buruh bukan tanpa adanya alasan. Para buruh merasakan iba ketika ada sesuatu yang terjadi oleh rekan-rekan seagama. Siang hingga malam koran dan radio terus menerus menyiarkan informasi mengenai agresi Belanda ke Indonesia. Kemudian, kapal Volendam melanjutkan perjalanan setelah situasi mulai kondusif. Sejak saat itu, ketika ada kapal Belanda yang berlayar melalui terusan Suez akan dilakukan hal yang sama seperti kapal Volendam (Hermawan, 2018).
Afeksi masyarakat Mesir telah mencapai puncaknya, bisa dilihat dari partai-partai dan ormas-ormas yang melakukan rapat umum. Rapat tersebut dihadiri oleh Presiden Tunisia Habib Burguiba, dan Allal Al-Fassi seorang pemimpin Maroko. Rapat tersebut melahirkan satu resolusi yang telah disepakati, yaitu (Hermawan, 2018):
- Memboikot produk-produk buatan Belanda di seluruh negara-negara Arab.
- Mengakhiri hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Belanda.
- Menutup lapangan terbang dan pelabuhan untuk pesawat dan kapal Belanda di negara-negara Arab.
- Membentuk perangkatan kesehatan guna menyelamatkan korban Agresi Militer Belanda.
SUMBER:
