Dalam sebuah perusahaan konflik yang terjadi antar staff yang ada, semuanya biasa saja.
Konflik antara rekan satu level, konflik antar atasan dan bawahan sudah menjadi sebuah kelaziman. Bahkan perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan idaman pun konflik tetap ada.
Ada konflik yang terjadi begitu intens, dan ada juga yang terjadi sesekali. Bahkan ada konflik yang memang dipelihara - untuk meningkatkan produktifitas.
Jika terjadi konflik yang tidak bisa didamaikan oleh mereka yang bertikai secara baik, biasanya atasan dari yang berkonflik menjadi penengah atau juru damai. Dan bila melibatkan dua departemen berbeda, konflik diselesaikan pemegamg otoritas yang lebih tinggi lagi.
Dan biasanya konflik tersebut akan padam, jikapun masih tetap  ada pihak yang kukuh untuk terus berkonflik, manajemen biasanya memilih untuk memberhentikan orang yang tidak mau berhenti untuk berkonflik.
Bagaimana jika konflik terjadi antar direktur di perusahaan?Â
Biasanya pemilik perusahaan yang akan menengahi, dan kata akhir dari pemilik perusahaan adalah hukum yang harus ditaati oleh siapapun yang masih ingin bekerja di perusahaan itu. Jika masih juga ngeyel, ya dipecat - tak ada lagi pilihan lain.
Kita coba melihat melalui kacamata yang sama seperti diatas terhadap kasus vaksin nusantara yang belakangan ini memicu banyak polemik tak henti.
Langkah DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan dr. Terawan untuk mendengarkan kasus vaksin nusantara langsung dari tangan pertama - inisiatornya, adalah tepat.
DPR adalah representasi dari rakyat Indonesia secara keseluruhan, sama seperti pemilik perusahaan, rakyat memegang kedaulatan tertinggi melalui perwakilannya.
Jika menyimak pembicaraan yang terjadi dalam RDP itu, rakyat yang diwakilkan oleh anggota DPR menginginkan agar vaksin nusantara dimasukkan menjadi pilihan dari berbagai alternatif untuk mengatasi covid-19.
Ini tentunya juga menjadi keinginan dari seluruh rakyat Indonesia.
Semoga jalan selanjutnya yang ditempuh oleh vaksin nusantara sebelum resmi disuntikkan ke seluruh rakyat tidak lagi mengalami hambatan, karena "pemilik" Indonesia sudah memutuskan untuk menghentikan polemik dan mendukung keberadaan vaksin nusantara.
Jika masih ada yang coba untuk terus berpolemik, mungkin jalannya hanya satu, diberhentikan seperti diperusahaan. Untuk apalagi bersama dalam team, apabila pemikiran sudah tidak sejalan lagi dengan pemilik.
Ternyata mengatasi permasalahan lebih mudah dengan pendekatan manajemen perusahaan. Semoga.
