Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan pelayanan publik merupakan persoalan yang sangat jarang terselesaikan dengan baik saat ini di Indonesia. Padahal diketahui bersama kesejahteraan dan keadilan merupakan hak warga negara Indonesia dan kewajiban negara untuk memberikannya. Salah satu jenis observasi yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia menghasilkan temuan yang mengejutkan bahwa implementasi standar pelayanan publik sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik baik oleh PemerintahdanPemerintahDaerahmasihsangatmemprihatinkan.Rata-rata implementasi tersebut berada dibawah 30%. Tingkat Kementerian 22%; Lembaga Negara dan Pemerintahan 27%; Pemerintah Daerah10.5%.
Melihat hal itu apabila dikaitkan pada Transjakarta yang merupakan salah satu alat transportasi pelayanan publik yang bersumber dari dana pemerintah dan merupakan alat transportasi yang sangat dibutuhkan warga kota Jakarta dalam mengatasi kemacetan,ternyata masih begitu banyak ditemukanhak penumpang yang dihilangkan dalam pelayanan publik BuswayTransjakarta.
Misalnya saja yaitu terbatasnya jumlah Busway Transjakartayang menimbulkan menumpuknya penumpang di koridor busway, beberapa kendaraan busway transjakarta yang bermasalah (Mogok, terbakar, rusak, dsb), penggunaan kartu elektrik busway yang tidak bisa digunakan di beberapa koridor. Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut alangkah baiknya peranan aktif penyelenggara yaitu Gubernur DKI Jakarta harus mampu berusaha dan bertindak secara tepat dalam peningkatan pelayananbusway Transjakarta.
Sangat tepat apabila dikatakan bahwa Busway Transjakarta merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan banjir manusia di Ibukota Jakarta.Namun, apakah solusi tersebut akan tercapai apabila melihat kondisi busway transjakarta saat ini yang tidak memberikan kualitas terbaik dalam pelayanan publik kepada penumpang busway transjakarta?Sudah pastilah apabila melihat banyaknya permasalahan yang terdapat dalam pelayanan busway transjakarta yang dirasakanmasyarakat kota Jakartatersebut akan menurunkan niat pengguna untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor sehingga memunculkan masalah baru pada bertambah padatnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta.
Dengan melihat itu alangkah baiknya Gubernur Jakarta, Basuki Tjahya Purnama (Ahok)harus mampu membuat kebijakan yang progresif dan sangat menguntungkan bagi warga Jakarta. Misalnya saja Gubernur DKI Jakarta lebih mengutamakan dalam mengatasi banjirnya penggunakendaraan di jalan dengan memperbanyak jumlah busway transjakarta dan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna busway transjakarta. Di samping itu, penulis sangat kurang sependapat menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan pengadaanbus City Tour di saat Jakarta sedang menghadapi kebanjiran manusia dan kendaraan. Bukankah seharusnya Ahok terlebih dahulu mengatasi permasalahan utama terhadap padatnya manusia dan kendaraan di Jakarta daripada menghadirkan Bus City Tour untuk berkeliling Jakarta?
Apabila kebijakan layanan bus City Tour terus dijalankan, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta menjadikan kemacetan sebagaiobyek wisata DKI Jakarta dan bukan suatu masalah bagi pemerintahan DKI Jakarta. Menurut penulis sudah saatnya, Gubernur DKI Jakarta sebagai penyelenggara publik untuk lebih baik bagaimana memikirkan agar keadilan dapat dirasakan bagi pengguna busway transjakarta dapat tercapai dengan memperhatikan penambahan jumlah busway transjakarta, pengaturan jalur busway yang tegas agar tidak dilalui kendaraan lain, pelayanan petugas yang sopan dan mengalihkan bus wisata Jakarta ke busway penumpang.
Apabila Gubernur DKI Jakarta dapat menyelesaikan permasalahan busway transjakarta dengan terpenuhinya pelayanan publik yang baik kepada masyarakat justru hal tersebut akan berpengaruhpada masyarakat kota Jakarta lainnya untuk lebih memilih busway transjakarta sebagai alat transportasi untuk beraktivitas yang akan berpengaruh pula pada berkurangnya jumlah kepadatan kendaraan di jalan raya.Semakin rendah implementasi standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik, dapat dinilai bahwa pimpinan instansi pelayanan publik itu telah mengabaikan UU Pelayanan Publik dan membiarkan atau menumbuhkan potensi pelanggaran sektor pelayanan publik.
Perlu dipahami bahwa meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tujuan negara Indonesia. Ketertinggalan kualitas pelayanan publik pasti akan menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat dan sekaligus merendahkan daya saing investasi di Indonesia dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean pada akhir tahun 2015.Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai akibat kemajuan ekonomi dan tuntutan pelayanan yang lebih nyaman, penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan kebutuhan masyarakat, agar tidak menimbulkan diskriminasi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi masyarakat pada umumnya.
Oleh karena itu sudah saatnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta harus mampu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik agar menjadi penyelenggaraan pelayanan publik yang progresif bernilai keadilan dan dapat dirasakan oleh masyarakat kota Jakarta sehingga dapat mengubah mental masyarakat yang mau menggunakan jasa transportasi umum dalam beraktivitas.
Sudah saatnya saat ini peranan aktif Ahok menunjukkan sebagai pemimpin yang mampu memberikan pelayanan publik dengan baik melalui peningkatan fasilitas busway Transjakarta yang memenuhi keadilan bagi penumpang. Dimana penumpang merasakan kenyamanan menggunakan Busway Transjakarta yang aman dan nyaman. Apabila Transjakarta dapat diatasi dengan terpenuhinya hak pengguna dengan baik, hal ini sudah pasti akan mempengaruhi dengan berkurangnya jumlah kepadatan kendaraan bermotor di jalan.